Gen. A. Tabi: Sebenarnya WPRA Tidak Termasuk Mendirikan ULMWP, Justru TPN PB OPM Yang Mendirikannya

  • Lalu apa yang terjadi selanjutnya pada tahun ini?
  • Mengapa TPN PB OPM pimpinan Sebby Sambom dan Jeffry Pagawak justru menolak ULMWP dan meneror pada petinggi ULMWP?

General WPRA Amunggut Tabi menyatakan pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) untuk Negara Republik West Papua (NRWP), yang sementara ini digiring oleh United Liberation Movement for West papua (ULMWP) ialah sesuatu yang menarik dan harus disambut baik oleh semua pihak yang bercita-cita mendirikan NRWP yang merdeka dan berdaulat penuh.

Gen. Tabi mengatakan sebenarnya dari awal WPRA atau TRWP tidak termasuk dalam pembentukan ULMWP. Yang membentuk ULMWP itu ialah sayap politik dari komando TPN PB OPM (Seby Sambom dan Jeffry Pagawak), DM TPN/OPM (Jonah Wenda dan WPNCL) dan TNPB dari NRFPB. Free West Papua Campaign di bawah komando WPRA oleh Hon. Benny Wenda tidak terlibat dalam proses Saralana Declaration.

Gen. Tabi meneruskan,

“Kami di luar proses itu. Kami tidak terlibat. Alasannya karena kami tidak diundang, dan juga karena ada oknum yang kami curigai yang termasuk dalam proses ini sehingga kami memilih untuk tidak melibatkan diri.

Saat ditanyakan “Siapa oknum dimaksud?”, maka Tabi menjawab, oknum dimaksud bukan karena hal negatif, tetapi karena WPRA tahu bahwa kehadiran oknum dimaksud sudah dapat mewakili aspirasi WPRA.

Saat ditanya apakah pernah merencanakan untuk menolak ULMWP, Gen. Tabi mengatakan

“Kami sudah buat Surat Penolakan ULMWP, dan juga sudah disiapkan langkah politik untuk menggagalkan ULMWP.

Akan tetapi, lanjut Tabi, “atas perintah dari Mathias Wenda, Chief Genera WPRA, maka langkah itu dihentikan untuk ‘wait-and-see’, dan akhirnya kami memaksakan diri bergabung dengan ULMWP”

Melanesia.News menanyakan mengapa ada kata “memaksakan diri bergabung dengan ULMWP?”, Gen. Tabi menjawab,

Karena kami tidak diundang dan yang lebih penting karena kami bertindak sebagai penyeimbang, sambil menunggu proses lanjutan. Tetapi setelah kami membaca Konstitusi ULMWP, maka kami temukan ada hal-hal yang bisa dicapai dengan konstitusi itu, oleh karena itu kami diperintahkan Panglima Komando Revolusi untuk menindak-lanjuti dan mencari peluang untuk kami terlibat di dalamnya.

Ditanyakan siapa yang dimaksudkan dengan “kami” di sini? Maka dijawab “Kami dari Free West Papua Campaign“, pendiri dan ketuanya Hon. Benny Wenda sebagai Sekretaris-Jenderal dari Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK)..

Tabi melanjutkan,

Siapapun orang Papua, baik yang hadir ataupun tidak hadir dalam pendirian ULMWP, baik yang masuk maupun tidak masuk dalam ULMWP, semua OAP hanya menginginkan satu hal, dan sepanjang siapapun yang dapat mewujudkan satu hal itu, maka orang Papua hanya berterimakasih dan beryukur kepada Allah.

Mau bendera berapa bintang, mau organisasi berjuang berapa lama, mau tokohnya siapa, orang Papua tidak memperdulikan. Orang Papua terdesak untuk harus keluar dari belenggu iblis yang mematikan nyawa orang Papua satu per satu, dan akhirnya memusnahkan ras Melanesia.

Melanesia.News menceritakan tentang ancaman yang ditebar oleh TPN PB OPM lewat media-media online dan media sosial, Gen. Tabi menjawab,

Itu tidak benar, itu bukan orang Papua yang buat begitu. Orang Papua punya sejarah perang suku di masa lalu. Tetapi selama 50 tahun terakhir orang Papua telah bersatu-padu secara roh dan emosi. Semua orang Papua hanya berdoa supaya NKRI keluar dari Tanah Papua. Tidak ada kebencian dan tidak ada teror di antara orang Papua. Cerita saling mencelakakan yang pernah terjadi pada generasi lampau itu disebabkan karena orang tua kami tidak paham permainan intelijen Indonesia. Sekarang kita sudah paham, kita sudah tamat dari situ.

Jadi, ancam-mengancam antara orang Papua sama sekali tidak ada saat ini. Semua orang Papua sangat menghargai satu sama lain dan semua orang Papua adalah orang Kristen yang tunduk kepada Hukum Kasih: yaitu kasih kepada Tuhan Allah dan Kasih kepada Sesama Manusia seperti kasih kepada diri sendiri.

Rumusnya jelas, jangan kacaukan rumus itu. Perampok dan pembunuh bangsa Papua hanya satu piha, dari satu arah: NKRI, orang Indonesia. Jangan tuduh adik-adik dan anak-anak Papua sebagai penebar teror

Bentuk Pasukan Baru, Separatis Sesumbar Bakal Ambil Alih Papua

JAKARTA – Tiga tentara pemberontak Papua Baray telah bergabung di bawah kendali gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Benny Wenda. Mereka pun sesumbar mengatakan bahwa mereka sekarang siap untuk mengambil alih Papua.

Pernyataan itu dikeluarkan ketika pihak berwenang Indonesia tengah meningkatkan upaya dalam pencarian terhadap lima tentara dan sembilan awak dari helikopter cadangan militer yang hilang pada Jumat pekan lalu.

Papua Barat, yang berbatasan dengan Papua Nugini, telah berada di bawah kendali Indonesia sejak 1969 dan berada dalam cengkeraman konflik separatis yang telah berlangsung lama.

Kelompok-kelompok bersenjata ini pada bulan lalu bersatu di bawah komando Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) – organisasi payung untuk tiga kelompok kemerdekaan.

Baca juga: Separatis Papua Bentuk Tentara Baru, Menolak Cap Penjahat oleh Indonesia
“Secara politis dan militer kita bersatu sekarang. Masyarakat internasional sekarang dapat melihat tanpa ragu bahwa kita siap untuk mengambil alih negara kita,” kata Wenda, ketua ULMWP.

“Indonesia tidak dapat lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah yang sedang menunggu,” imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (3/7/2019).

Kelompok-kelompok itu termasuk TPNPB, yang menyerang sebuah situs konstruksi pada bulan Desember lalu dan dilaporkan membunuh 17 orang.

Insiden itu memicu aksi militer di wilayah itu, merenggut puluhan nyawa di kedua sisi.

Tak lama setelah serangan itu, Wenda memberi tahu Guardian bahwa dia tidak bisa menghentikan TPNPB, tetapi menyerukan agar tenang.

Bobby Anderson, peneliti Papua dan mahasiswa doktoral di Sekolah Kebijakan Publik Universitas Chiang Mai, memperingatkan bahwa kelompok pemberontak sebelumnya mengumumkan penyatuan yang tidak ada artinya.

“Pernyataan komando bersatu ini mungkin hanya ULMWP yang mencoba mengambil momentum dari tindakan Nduga,” kata Anderson.

“Kami tidak akan tahu apakah itu nyata sampai kami melihat aksi bersenjata terkoordinasi baik di Nduga dan di luar, yang akan menunjukkan bahwa deklarasi ULMWP adalah kenyataan,” imbuhnya.

“Saya pribadi punya keraguan. Faksi-faksi (separatis bersenjata) ini dipenuhi dengan ‘para jenderal’ yang cenderung tidak menerima perintah. Mereka beroperasi dalam perintah terbatas di area diskrit,” imbuhnya.

Namun Anderson mengatakan memiliki kepemimpinan Wenda mungkin membuat perbedaan, dan perintah terpadu yang belum pernah terjadi sebelumnya dinilai akan meningkatkan pertumpahan darah.

“Dia berhasil menyatukan ULMWP dari perwakilan sipil dari kelompok-kelompok kemerdekaan Papua yang berbeda dan yang diadakan selama ini sangat mengesankan,” ucapnya.

Penyatuan itu menandai perkembangan baru lain dalam konflik yang telah berlangsung lama, hanya beberapa hari setelah terungkap bahwa anak-anak Papua Barat dilibatkan dalam pertempuran.

West Papua rebels unite to form new army

Armed rebel groups in Indonesia’s West Papua have reportedly united to form a new army under a single command.

A release from the office of the chairman of the United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, says it’s the first time the three major factions have come under a single arm.

Under the This ‘Vanimo Border Declaration’, the Liberation Movement is taking political leadership of the new grouping, formed today and dubbed the West Papua Army.

Mr Wenda says they are ready to take over Papua and are calling for international and domestic support.

“We welcome any assistance in helping us achieve our liberation. Indonesia cannot stigmatise us as separatists or criminals any more, we are a legitimate unified military and political state-in-waiting,”

he said in a statement.

The new force includes the West Papua Liberation Army, which is fighting a bloody war with state forces in Nduga regency.

Also joining the united front are the West Papuan National Army and the West Papua Revolutionary Army.

Source: https://www.rnz.co.nz

Sayap militer Pembebasan West Papua bersatu dalam West Papua Army (WPA)

Jayapura, Jubi – Konflik dan perpecahan internal di antara Pejuang Gerilya maupun Pemimpin Komando Militer Papua Barat telah terjadi sejak lama. Hal ini dipandang sebagai persoalan utama yang merupakan salah satu hambatan dalam proses perjuangan pembebasan rakyat West

Selama bertahun-tahun itu pula proses rekonsiliasi dan konsolidasi Komando Militer Papua Barat dilakukan. Dalam catatan Jubi, sekitar 13 kali proses rekonsiliasi ini dilakukan, yakni :

  1. Pembentukan Pasukan Sukarelawan Papua (PVK), tahun 1961-1963, di Holandia, West Papua, sebagai Embrio Organisasi Sayap Militer West Papua.
  2. Deklarasi Batalion Kasuari, tanggal 19 April 1964, di Manokwari, Pegunungan Arfak. West Papua.
  3. Deklarasi TPN-OPM. Tanggal 01 Juli 1971, di Tanah Waris, West Papua.
  4. Pertemuan Para Pemimpin Faksi PMK dan Marvik antara Tuan Jacob Pray dan Tuan Zet Rumkorem yang difasilitasi oleh Pemerintah Republik Vanuatu, pada tahun 1985, di Port Fila.
  5. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 1998, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.
  6. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2004, Markas Besar, Merauke, West Papua.
  7. Kongres Tingkat Tinggi TPN. PB, 2005, di Ilaga West Papua.
  8. Deklarasi Dewan Militer TPN.PB, 2005, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.
  9. Kongres Nasional TPN.PB, 2006, di Markas Border, PNG.
  10. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2006, di Markas Tingginamburt, Puncak Jaya, WP.
  11. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2007, di Markas Bring, Grimim Nawa, WP.
  12. Persatuan Sayab Militer West Papua, TRWP, 2012, di Markas Border, PNG.
  13. Kongres Tingkat Tinggi, TNPB, 2016, di Serui, West Papua.

Beberapa kali pula Kongres Militer West Papua telah dilakukan dalam rangkaian rekonsiliasi namun tak tercatat secara resmi.

“Beberapa momentum rekonsiliasi dan konsolidasi internal komando militer tersebut diatas adalah sebuah dinamika adanya perbedaan pandangan atau pendapat tentang struktur kepemimpinan nasional dan strategi operasional komando militer secara umum,” ungkap John Rumbiak, Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengenai proses rekonsiliasi dan konsolidasi yang terjadi selama ini.

Menurut Rumbiak, proses ini telah tuntas sejak tiga tahun lalu, tepatnya setelah Deklarasi Saralana, tanggal 27 November – 03 Desember 2017 saat ULMWP melakukan Kongres Tingkat Tinggi (KTT) Pertama, yang dihadiri oleh Para Pemimpin dari semua Komponen Perjuangan Sipil, Diplomasi Politik dan Militer West papua untuk membahas dan memutuskan agenda kerja dan struktur kepemimpinan ULMWP, periode 2018 – 2020.

Dalam Forum KTT tersebut para pemimpin dari Komponen Militer Papua Barat yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN. PB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), mendapat kesempatan waktu untuk menyampaikan beberapa pandangan umum tentang perkembangan perjuangan di dalam negeri, salah satunya menyangkut perpecahan internal Komando Militer yang sedang terjadi.

“Dibutuhkan upaya persatuan kembali secara nasional,” lanjut Rumbiak, mengenai kesimpulan dari pandangan umum tersebut.

Sesuai dengan pandangan politik dari militer tersebut maka, Forum KTT Pertama ULMWP, telah memutuskan untuk mengeluarkan Rekomendasi Tentang Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Komando Militer Papua Barat, dan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Eksekutif ULMWP, yang saat itu baru terpilih (Beny Wenda).

Dikatakan oleh Rumbiak, sesuai dengan keputusan KTT Pertama ULMWP, tahun 2017, kemudian RAKER Eksekutif ULMWP Ke-I tentang struktur kerja eksekutif dan pelimpahan kewenangan kerja Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP, biro ini telah menyelesaikan program kerja prioritas yaitu Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Militer Papua Barat secara Nasional (Sorong – Merauke) yang kemudian membentuk panitia Kongres Luar Biasa I West Papua Army (WPA). Anggota panitia ini merupakan perwakilan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB).

Kongres Luar Biasa ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

  1. Para Panglima Komando TPNPB, TRWP dan TNPB telah menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam agenda kerja perjuangan Bangsa West Papua
  2. Para Panglima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, telah menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam satu nama West Papua Army.
  3. Para Panglima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam sat garis kordinasi komando West Papua Army dibawah ULMWP.
  4. Struktur Koordinasi Kerja Komando West Papua Army berbentuk Semi Negara.

“Hasil ini telah dilampirkan untuk diketahui oleh seluruh Komponen Perjuangan Rakyat West Papua, dan Masyarakat Internasional.  Sayap militer West Papua secara resmi dan sah telah menyatakan dukungan penuh kepada ULMWP selaku sayap politik diplomasi. Hal itu terbukti dalam legitimasi tanda tangan dari setiap Panglima Pemegang Komando Militer dari Sorong sampai Merauke,”

ujar Rumbiak.

Mengenai keputusan dalam KLB I WPA ini, ketua ULMWP, Benny Wenda mengatakan WPA telah menyatakan siap membela dan melindungi wilayah beserta masyarakat Sipil West Papua dari kejahatan Indonesia dan sekutunya.

“WPA juga menolak dialog antara Jakarta dan West Papua dan mendukung proses perjuangan diplomasi yang di dorong oleh ULMWP,” ujar Wenda.

WPA juga ikut menjaga perdamaian dunia dari ancaman teroris, perdagangan narkotika dan segala jenis perdagangan illegal dan siap melaksanakan Konvensi Den Haag, Kovensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional serta hukum internasional lainya yang berlaku di masa perang dan keadaan damai.  (*)

Source: JUBI

Separatis Papua Bentuk Tentara Baru, Menolak Cap Penjahat oleh Indonesia

Muhaimin, JAKARTA – Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat yang selama ini dicap pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis telah membentuk tentara baru. Dengan pembentukan tentara baru ini, ULMWP menolak label separatis dan penjahat oleh pemerintah Indonesia.

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengatakan untuk pertama kalinya tiga faksi yang selama ini melawan militer Indonesia telah bersatu membentuk pasukan baru di bawah satu komando.

Tentara baru itu diberi nama “West Papua Army (Tentara Papua Barat)”. Tentara baru itu dibentuk di bawah “Deklarasi Perbatasan Vanimo”.

Benny Wenda mengatakan pihaknya siap mengambil alih Papua dan menyerukan dukungan internasional dan domestik.

“Kami menyambut bantuan apa pun dalam membantu kami mencapai pembebasan kami. Indonesia tidak bisa lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah dalam penantian,” katanya dalam sebuah pernyataan, yang dikutip RNZ, Senin (1/7/2019).

Tiga faksi yang bersatu menjadi “Tentara Papua Barat” ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)—yang terlibat konflik berdarah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga—, Tentara Nasional Papua Barat dan Tentara Revolusi Papua Barat.

Sebelumnya, TPNPB blakblakan merekrut anak-anak remaja sebagai tentara untuk melawan militer Indonesia. Kelompok itu menyadari bahwa melibatkan anak-anak dalam konlik bersenjata adalah pelanggaran konvensi internasional, namun mereka mengklaim hal itu diperlukan dengan melihat perkembangan yang terjadi di Papua Barat.

Perekrutan anak-anak itu bahkan dipublikasikan sebagai bahan propaganda. TPNPB merilis foto yang menunjukkan anak-anak remaja mengenakan seragam ala militer dan menenteng senapan.

“Anak-anak ini secara otomatis menjadi pejuang dan penentang militer kolonial Indonesia,” kata Sebby Sambom, juru bicara TNPB.

Dia mengatakan sekitar selusin tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun saat ini berjuang untuk kelompoknya di berbagai daerah di Papua.

Kodam XVII/Cenderawasih telah mengecam tindakan TNPB yang merekrut anak-anak remaja sebagai tentara anak untuk melawan militer Indonesia. Kapendam Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi Nubic menjelaskan bahwa sejatinya bila ada dua atau lebih pihak yang bertikai, maka semua pihak wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, wanita dan orang lanjut usia (lansia).

“Apabila ada pihak yang melibatkan anak-anak, wanita dan lansia dalam pertikaian atau pertempuran, maka pihak tersebut telah melanggar hukum HAM (hak asasi manusia) dan Humaniter. Apalagi mereka merekrut dan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam pertempuran,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.com. (mas)

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: