The struggle for independence in the Republic of West Papua from Indonesia

The struggle for independence in the Republic of West Papua has a long and complex history, rooted in the cultural, historical, political, and social factors that have shaped the region for centuries. Situated on the western half of the island of New Guinea, West Papua has been under Indonesian control since 1963, following the controversial Act of Free Choice in 1969, which saw a select group of Papuans vote to become part of Indonesia.

However, many indigenous Papuans argue that this vote was heavily coerced and did not represent the true desires of the people, who have long sought independence from Indonesian rule. The Papuan independence movement has been marked by peaceful protests, armed resistance, and ongoing conflict with Indonesian security forces, leading to a high level of human rights violations and casualties among the civilian population.

Culturally, the Papuan people have a deep connection to their land and natural resources, which they believe are being exploited by the Indonesian government without proper consultation or consent. This has led to environmental degradation, displacement of communities, and loss of traditional ways of life for many indigenous Papuans.

Politically, the Indonesian government has been accused of suppressing dissent and restricting freedom of expression in West Papua, making it difficult for Papuan voices to be heard on the international stage. International organizations such as the United Nations have called for greater respect for human rights in the region, but progress has been slow and limited in the face of Indonesian opposition.

The benefits of the independence movement for the indigenous Papuan people are clear: they seek self-determination, cultural preservation, and control over their own resources. Many Papuans believe that independence would bring greater autonomy, economic development, and social justice to their communities.

On the other hand, the Indonesian government argues that West Papua is an integral part of the country and that independence would threaten national unity and stability. In recent years, there have been efforts to improve infrastructure, healthcare, and education in West Papua, but critics argue that these measures are not enough to address the underlying grievances of the Papuan people.

Recent developments in the conflict include continued reports of violence, human rights abuses, and restrictions on access for journalists and human rights monitors. The situation remains volatile, with no clear end in sight to the decades-long struggle for independence.

Personal stories from Papuan activists, community leaders, and victims of human rights violations highlight the suffering and resilience of the indigenous population. As one activist, Benny Wenda, has said, “We will continue to fight for our freedom and our rights until justice is served for the people of West Papua.”

In conclusion, the independence movement in West Papua is a complex and deeply entrenched issue that requires a nuanced understanding of the historical, cultural, and political factors at play. By exploring the perspectives of different stakeholders and shedding light on the human rights violations that continue to occur in the region, we can educate ourselves and others on the importance of justice, freedom, and self-determination for all peoples. It is my hope that this blog post will inspire critical thinking and awareness of the challenges facing the people of West Papua, as they continue their struggle for independence and justice.

by Amunggut Tabi, General WPRA

Dag Hammarskjöld, Sekjen PBB yang ingin Papua jadi bangsa merdeka (1)

Pria itu berbicara pada forum terhormat di jantung Amerika yang sibuk, New York, 8 Maret 1960. Panjang lebar dia urai, bagaimana negara-negara yang baru merdeka akan memperoleh manfaat dari dana khusus PBB yang dirancangnya. Forum itu bernama mentereng; Economic Club. Ini organisasi nonpartisan yang suka membahas isu sosial ekonomi dan politik.

Dia itu punya nama rumit dieja; Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld.

Pada tahun itu, dia sudah jadi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Ia telah merancang suatu proyek yang dinamakan OPEX; menempatkan pejabat PBB di negara-negara yang baru merdeka, selama jangka waktu maksimal 6 tahun.

Hammarskjöld sudah menerapkan program itu di Afrika. Pada 1961, ia berencana memasukkan Papua sebagai salah satu negara-negara yang dimaksud sebagai bangsa Papua. Sebuah program yang sangat berani pada masa perang dingin.

Dikutip dari laman resmi PBB (un.org) Hammarskjöld lahir Jonkoping di Swedia, 29 Juli 1905. Ayahnya, Hjalmar Hammarskjöld, adalah Perdana Menteri Swedia selama Perang Dunia I. Pada 1925, ia menyelesaikan studi Linguistik, Sastra dan Sejarah di Universitas Uppsala, Swedia. Ia melanjutkan studinya di universitas hingga menggondol gelar Bachelor of Laws pada 1930.

Tiga tahun berikutnya, 1933, ia meraih gelar doktor dari Universitas Stockholm, dimana ia mengajar dan jadi Asisten Profesor Ekonomi Politik.

Sejak mula, Hammarskjöld menyatakan dirinya sebagai sosok independen. Dia tidak pernah bergabung dengan partai politik mana pun. Dia mengabdi kepada Pemerintah Swedia. Kurun 1941-1948, ia menjabat Ketua Dewan Bank Nasional. Pada 20 Desember 1954, ia jadi anggota Akademi Swedia – badan yang memberikan Hadiah Nobel Sastra, dimana ayahnya juga pernah menjadi anggotanya.

Hammarskjöld lantas ditunjuk sebagai Sekjen PBB oleh Majelis Umum pada 7 April 1953, atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dia mendapat suara bulat,karena dianggap paling independen. Dia bahkan terpilih lagi pada jabatan yang sama pada September 1957.

Lewat program OPEX, Hammarskjöld bermaksud menyudahi sengketa Papua secara damai. Orang Papua akan diberi kemerdekaan dengan menyisihkan kepentingan Belanda dan Indonesia, yang bertikai memperebut besar pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland itu.

Saat itu, masih ada 88 wilayah di bawah pemerintahan kolonial yang menunggu jadi negara merdeka. Hammarskjöld telah berhasil membawa separuh dari negara-negara itu menuju kemerdekaan.

Baca juga:Herman Wayoi, Wakil Ketua DPR GR Irian Barat, pimpin demo Pepera 1969

Kamerun misalnya, dengan luas lahan yang sama dengan Papua, dulunya berada di bawah pemerintahan Perancis dan Inggris. Pada Maret 1961 rakyat Kamerun melakukan voting di bawah naungan PBB. Mereka yang berasal dari Kamerun Utara memutuskan untuk memperoleh kemerdekaan, bergabung dengan Republik Kamerun.

“Ia akan mengubah PBB menjadi kekuatan dunia yang penting dan menciptakan sebuah bangsa besar untuk menjadi penyeimbang bagi mereka yang terlibat perang dingin,” tulis Greg Poulgrain, Indonesianis dari Universitas Sunshine Coast, Brisbane, Australia pada bukunya yang bikin heboh, “bayang-bayang intervensi; perang siasat John F.Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno” (2018).

Dalam kasus Papua, Hammarskjöld hendak menyatakan tuntutan atas kedaulatan Papua, baik yang diklaim oleh Belanda dan Indonesia adalah tidak sah. Ia mengusulkan untuk membantu rakyat Papua lewat peran PBB.

Hammarskjöld membuat solusi bagi rakyat Papua agar mampu bertahan dari tekanan perang dingin.  Sikap Hammarskjöld itu, tentu tidak disenangi blok barat dan timur. Tapi sesuai wataknya, ia tak pernah gentar. Tapi niat   baiknya untuk Papua itu dibikin kandas pada Minggu dinihari, 17 November 1961. Pesawat PBB yang membawanya bersama 15 orang lainnya, jatuh ketika hendak mendekati landasan Ndola di Rhodesia (Zambia). Seluruh penumpang dinyatakan tewas. Murni kecelakaan atau konspirasi pembunuhan? (bersambung).

Editor: Angela Flassy

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started