UUDS Menjamin Semua Prajurit Papua Merdeka sebagai Kombatan Kemerdekaan, …

Kami bukan KSB! Kami bukan teroris! Dan kami sama sekali bukan separatis! Kami adalah kombatan atau pejuang yang memiliki status hukum sebagai seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional.

Kami membela tanah leluhur yang diinvasi, dirampok dan dicuri oleh pencuri, penjarah dan perampok. Kami bukan pengacau tetapi kami mengusir pengacau. Kami bukan separatis tetapi kami mengusir separatis. Dengan status pemerintahan sementara berdasarkan UUDS yang telah disahkan, maka segala kegiatan West Papua Army di Wilayah Hukum West Papua ialah sah demi hukum dan kami bertindak melindungi tanah leluhur kami.

“Ingat, kami tidak mengatakan tanah air, tetapi kami katakan tanah leluhur. Yaitu tanah warisan nenek-moyang kami, bukan tanah rampasan, bukan tanah pendudukan. Kami tidak berniat mencuri tanah orang lain seperti yang dilakukan penjajah di manapun di dunia, seperti nyata hari ini lewat NKRI.”

demikian kata Amunggut Tabi, Gen. WPA

Dengan deklarasi UUDS dan disusul pengumuman pemerintahan sementara ini, maka telah menjadi tugas yang melekat bagi West Papua Army dan West Papua Police sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, keuatan penegakkan hukum dan pertahanan wilayah kekuasaan untuk bertindak dalam rangka mengamankan tanah Papua dan bangsa Papua dari berbagai pelanggaran, perampokan, pencurian, penjarahan yang dilakukan NKRI.

Bangsa Papua telah lama “paralized” sehingga tidak mampu berpikir dan bertindak secara konstitusional. Telah memakan waktu lebih dari setengah abad untuk tiba pada tingkatan perjuangan berdasarkan Undang-Undang, meng-upgrade perjuangan ini menjadi perjuangan yang modern dan bermartabat.

Nurani manusia dan dunia telah menilai siapa sebenarnya pembela kebenaran dan hak asasi manusia di Tanah Papua, karena mereka telah tahu Indonesia ada di Tanah Papua untuk menduduki, mencuri, menjarah dan merampok tanah Papua dan kekayaan alamnya; dan pada waktu yang sama menginjak-injak, merendahkan, mengacaukan dan membinasakan manusia Papua. Era itu telah berakhir per tanggal 18 Oktober 2020 saat UUDS disahkan, dan 1 Desember 2020 saat pemerintahan sementara Republik West Papua diumumkan.

demikian kata Amunggut Tabi, Gen. WPA

Dengan bergabung ke Weest Papua Army, maka kita sebagai pejuang pasti disebut sebagai “kombatan”, yang berhak membela diri dalam rangke memperjuangkan pembebasan tanah dan bangsa Papua, dalam rangka mengusir NKRI dari tanah pendudukan: Wilayah Republik West Papua.

Amunggut Tabi: Berpikir dan Bertindak Beradab, Sadar Tanah ini Punya UUD Sendiri

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Army (WPA), Amunggut Tabi, Gen. WPA menyatakan salah satu misi revolusi dalam perjuangan bangsa Papua ialah me-revolusi paradigma, cara pandang dan wacana dan tindakan dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang di Tanah Papua.

Menanggapi tanggapan yang disampaikan oleh politisi Indonesia, dan terutama Tentara Nasional Indonesia yang hendak berkantor pusat di Tanah Papua, maka Gen. Tabi menyatakan

Berpikirlah dan bertindaklah beradab. Kita harus saling menyadari dan saling mengakui, bahwa Tanah ini pada hari ini telah memiliki Konstitusi yang memagari, mengatur dan mengandalikannya. Dengan demikian UUD asing telah gugur demi hukum. Secara rohani dan secara legal, di alam semesta, di dunia non fisik telah dirayakan secara luas, baik di pulau-pulau di Indonesia maupun di Tanah Papua, bahwa Tanah Papua, dari Raja-Ampat sampai Maroke telah memiliki UUD yang melindunginya dari segala macam serangan, dalam bentuk apapun, jenis apapun, termasuk serangan militer den polisi Indonesia.

Amunggut Tabi, Gen. WPA

Ditanyakan apa tanggapan terhadap pendapat ahli hukum internasional Indonesia yang menyatakan deklarasi pemerintah West Papua dan deklarasi UUDS NRWP (Negara Republik West Papua) tidak memiliki dasar hukum, maka Gen. Tabi dengan santani menjawab, “NKRI sebagai penjajah harus mengatakan begitu. Kalau tidak begitu NKRI bukan penjajah atas tanah dan bangsa Papua! Opini penjajah pasti tidak akan pernah setuju dengan langkah ULMWP dan bangsa Papua>

Menjawab tanggapan Kemenlu RI yang menganggap usaha ULMWP sia-sia karena PBB telah mengakui invasi dan pendudukan NKRI atas West papau sebagai sesuatu yang telah sah, maka Gen. Tabi katakan

Yang tidak bisa dirubah hanya kodrat Allah. Salah satu kodrat Allah ialah matahari terbit dari Timur dan terbenam di Barat. Itu tidak dapat dirubah. Salah dua ialah bahwa pulau New Guinea itu bukan tanah air Indonesia. Itu tidak dapat dirubah dan dijadikan sebagai tanah-air Indonesia. Salah tiga, menjadikan bangsa Papua mengaku diri atau dikleim sebagai orang Indonesia adalah pelanggaran Hukum Allah dan Hukum Alam. Jadi yang melawan kodrat dan hukum Allah bukan orang Papua, tetapi orang Indonesia dan NKRI. Politisi di Deplu RI jangan menipu diri sendiri dan jangan menipu bangsa kalian. Kita harus fair dan berpikir beradab bahwa West Papua bukan Indonesia, orang Papua bukan ras Melayu dan pulau New Guinea bukan wilayah NKRI.

Amunggut Tabi, Gen. WPA

Ditanyakan bagaimana dengan pembentukan pemerintah sementara West Papua, di mana posisi militer West Papua Army? Gen. Tabi menyatakan

ada tiga komando militer gerilya Papua Merdeka yang telah bersatu dan panglima dari ketiga komando akan bertemu menyusun strategi perlawanan bersenjata. Sekarang ada Undang-Undang yang menjamin sehingga semua prajurit Papua Merdeka adalah kombatan kemerdekaan, bukan KKB, bukan KSB, bukan teroris, bukan separatis. Ketiga komando akan mengundang komando yang lain di seluruh Tanah Papua untuk bergabung melawan penjajah. Bahkan pasukan gerilyawan dari Timor Leste, Aceh dan Maluku juga akan diundang untuk bergabung, karena mereka telah lama bersedia dan meminta-minta untuk bergabung. Penundaan dilakukan komando di Tanah Papua karena militer di Tanah Papua belum bersatu. Dengan penyatuan nama kesatuan dan dalam waktu dekat penyatuan komando gerilya Papua Merdeka menyusul Undang-Undang militer West Papua dan Undang-Undang Perang Papua Merdeka, maka semua langkah WPA akan dilakukan berdasarkan Udang-Undang dan para kombatan lain yang menentang NKRI dari seluruh wilayah jajahan NKRI akan bersatu.

Amunggut Tabi, Gen. WPA

Mengapa 1 Juli 1971 Yang Dipilih?

Oleh C. Ruhukail di FB

Generasi Muda Papua pasti bertanya …… Mengapa Proklamasi Negara Republik Papua Barat dilakukan atau terjadi bukan pada bulan Desember, Oktober, February atau Maret, TETAPI pada bulan July, dan tanggal satu (1 Juli)?

Jika anda lahir pada bulan July 1971 atau setelah itu, maka anda hanya akan mendengar atau membaca dari catatan2 sejarah perjuangan Papua Barat bahwa di saat itu, ada dua tokoh orang Papua yang mengukir sejarah Bangsa Papua Barat, yaitu: Brigadir Jenderal Seth Jafet Rumkorem (alm), dan Tuan Jacob Hendrik Prai yang kini bermukim di Malmo, Swedia.

Dua putra Papua terbaik ini bergabung dan membentuk Pemerintahan Revolusi Sementara (PRS) pada tahun 1971 dan memproklamirkan Negara Republik Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971. Baik tanggal 1, maupun bulan Juli-nya juga tahun 1971nya dipilih karena satu hal: yaitu bahwa Irian Barat/Irian Jaya setelah Pepera-1969 yang pemilihannya melalui Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang diwakili hanya oleh 1025 orang wakil, sedang dipersiapkan untuk ikut dalam Pemilihan Umum 1971 yang dimulai pada tanggal 3 Juli. Oleh karena Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama kali di Irian Jaya itu jatuh pada tanggal 3 Juli, maka Rumkorem (Presiden) dan Prai (Ketua Senat) serta Anggota Kbinet waktu itu memilih 1 Juli (dua hari dimuka Pemilu itu) untuk memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Papua Barat dan menyatakan kepada dunia bahwa orang Papua bukan bagian dari bangsa Indonesia sehingga tidak punya hak untuk mengikuti Pemilu tanggal 3 Juli 1971 itu.

Dari catatan sejarah kita tahu bahwa baik Pembentukan Pemerintahan yang disebut PEMERINTAHAN REVOLUSI SEMENTARA Negara Republik Papua Barat dan Naskah Proklamasi dilaksanakan sesuai dengan nasehat dari Tuan Nicolaas Jouwe (alm) yang ketika itu menjabat sebagai Ketua NLC (National Liberation Council) yang tanpa Surat Keputusan (hanya secara lisan) menunjuk/mengangkat Rumkorem sebagai Presiden dan Jacob Prai sebagai Ketua Senat. 

Jadi mengapa 1 July dan bukan 1 Desember 1971? 1 July dipilih karena Proklamasi itu harus dibaca atau diumumkan dimuka pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia yang pertama di Irian Barat/Irian Jaya, 3 July 1971.

Pada prinsipnya, Proklamasi 1 Juli terjadi sebagai penolakan bangsa Papua terhadap Pelaksanaan Act of Free Choice (Pepera-1969) yang tidak adil/tidak jujur dan tidak sesuai dengan isi dari New York Agreement ‘One Man One Vote’. 

Begitu penjelasan tentang 1 July 1971 yang dipilih oleh Rumkorem dan Prai sebagai Hari Proklamasi Negara Republik Papua Barat. (CPR/Wapupi0275).— feeling fantastic with Fred Christian MambrasarPetrus AyamisebaPamMandiboari KoerniConstantinopel RuhukailPaul Kafiar,Monica Victoria RaddatzJohanna Anna Koerni,JokoIbiroma Wamla and Daniel Randongkir atPoreporena Freeway.

Text Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua

Chief Gen. WPA Mathias Wenda: Syukur Bagimu! Tuhan untuk UUDS NRWP

Tentara West Papua (West Papua Army)

Syukur bagi-Mu Tuhan!

Upacara Ucapan Syukur dan Peresmian MPP WPA

Pada hari ini, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara West Papua (West Papua Army), Panglima Komando WPA Chief General Mathias Wenda, dengan ini menaikkan pujian hormat bagi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus atas campur-tangan Allah dalam perjuangan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari belenggu kaki-tangan iblis bernama: Indonesia (Negara Kafir Republik Indonesia – NKRI).

Menyambut mujizat karya Allah yang telah nyata lewat pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik West Pada pukul 3.00 AM (dinihari) tanggal 18 Oktober 2020 bertempat di tempat Sidang Komite Legislatif ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), Port Numbay, West Papua, maka pada hari ini diselenggarakan:
Acara: Pengucapan Syukur atas Pengesahan UUDS NRWP
Tempat: Markas Pusat Pertahanan WPA
Ketiatan: 1. Ibadah Syukur
2. Pidato Panglima WPA Chief Gen. Mathias Wenda
3. Tarian Adat Papua

Selaku Panglima Komando Tentara West Papua menyampaikan “SELAMAT” kepada bangsa Papua, dan kepada para pejuang Papua Merdeka, bahwa saat ini

  1. Tanah Papua,
  2. Orang Papua,
  3. Alam Papua,
  4. Roh Melanesia,
  5. Tumbuhan New Guinea,
  6. Benda-Benda Alam New Guinea, dan
  7. Bentang Alam New Guinea

di atas semuanya

  1. para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan, dan
  2. para anak-cucu yang akan lahir ke pulau New GUinea.

menaikkan hormat, puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus!

Biarlah semua makhluk bersyukur, memuji dan memuliakan Allah.
Biarlah bangsa Papua merayakan, menaikkan puji-pujian dan tari-tarian bagi Tritunggal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Panglima Revolsui Mahatinggi Semesta Alam sepanjang masa.
Biarlah bangsa Papua bergerak saat ini untuk memberkati bangsa-bangsa di manapun mereka berada.

———————————————————————————

Dikeluarkan : Markas Pusat Pertahanan Tentara West Papua
Pada Tgl : 20 Oktober 2020

Panglima Komando Tentara West Papua

Signed

Mathias Wenda, Cheif.Gen. WPA
BRN. A DF 00107676

Papua Police name 13 suspects for deadly Wamena unrest

Papua Police name 13 suspects for deadly Wamena unrest – National – The Jakarta Post

The Papua Police have named 13 people suspects for allegedly having been behind the recent deadly unrest in Wamena, Jayawijaya regency, which caused tens of thousands of residents to flee their homes.

Ten suspects, whose ages range from 16 to 40 years, were already in the custody, while the remaining three are still at large and being hunted by the police, Papua Police spokesperson Sr. Comr. AM Kamal said on Monday.

“The three wanted [suspects] are categorized as provocateurs and are allegedly involved in the KNPB [National Committee of West Papua] and the ULMWP [United Liberation Movement for West Papua],” Kamal said as quoted by kompas.com.

The Indonesian government has blamed both the ULMWP, led by UK-based Papuan exile Benny Wenda, and the affiliated KNPB for orchestrating the unrest that broke out on Sept. 23.

Police investigators claimed they found indications the three were involved with the groups after collecting the testimony of the arrested suspects and witnesses, he said.

Wamena saw violent unrest on Sept. 23 as a mob, reportedly of native Papuans, set hundreds of buildings, including shophouses and government offices, and cars on fire and attacked other residents with weapons.

The turmoil, which the government estimated to have caused material losses amounting to Rp 479.5 billion (US$33.8 million), claimed the lives of at least 33 people, most of whom were non-native Papuans, and injured at least 76 others, according to authorities.

As of Sunday, about 1,726 residents were still staying at a number of evacuation sites, while another 15,544 had left Wamena for other cities across the country after the riots, the Social Ministry said.

Kamal said the police would possibly name more suspects. (gis)

Papua Police name 13 suspects for deadly Wamena unrest – National – The Jakarta Post

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: