Sekjend WPA: Selamat HUT Kabinet 12 dan Komando WPA

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Army (WPA), dengan ini disampaikan kepada

  1. Para Kepala Staff West Papua Army;
  2. Para Panglima Komando Pertahanan Daerah West Papua Army;
  3. Prajurit Angkatan Bersenjata West Papua Army di medan tempur;
  4. Rakyat bangsa Papua di manapun Anda berada.

agar merayakan HUT (Hari Ulang Tahun:

  1. Pembentukan 12 Kabinet Pemerintahan Sementara West Papua (1 Mei 2021 – 1 Mei 2022);
  2. Penyatuan Komando West Papua Army (1 Mei 2018 – 1 Mei 2022), dan
  3. Pengangkatan Panglima Komando West Papua Army (1 Mei 2021 – 1 Mei 2022

dan selanjutnya disampaikan kepada semua pihak untuk mendukung segala kebijakan Pemerintah Sementara West Papua United Liberation Movement for West Papua di bawah kepemimpinan Interim-President Honourable Benny Wenda.

Atas nama Panglima Komando West Papua Army, Chief Gen. Mathias Wenda, surat ini ditanda-tangani dan dikeluarkan oleh Gen. Amunggut Tabi, Sekretais-jenderal WPA.

Disampaikan pula bahwa akan dilangsungkan Upacara Militer dalam rangka HUT West Papua Army di Markas Pusat Pertahanan WPA di Yako, Vanimo, Sandaun, Papua New Guinea.

Terjadi Kontak Senjata di Distrik Bayabiru, Paniai

KOMNASTPNPBNews

Terjadi Kontak Senjata Di Distrik Bayabiru itu murni tindakan TPNPB Kodap XIII KEGEPANIPO PANIAI. Batalyon IV Piyamodide Telah Berasil Tembak Satu Anggota BRIMOB Juga Bakar POS Brimob kilo 99 bayebiru.

Laporan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM per 20 Maret 2022

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM telah terima laporan resmi Dari Pimpinan TPNPB Batalyon IV Piyamodide Letnan 1 Ugiitoyai Yumai bahwa mereka telah melakukan Kontak Senjata Dan Berhasil Tembak Satu Anggota BRIMOB.Di kilo 99 bayebiru.

TPNPB Dibawah Komando Komandan Batalyon IV Piyamodide Letnan 1 Ugiitoyai Yumai juga mengklaim bahwa mereka Berhasil bakar POS Brimob, Di lokasi Kilo 99 bayebiru Kontak Senjata Yang telah terjadi.

Silakan ikuti laporan resmi TPNPB Batalyon IV Piyamo Yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon IV Piyamodide dibawah ini.

Tgl:19/03/2022 Batalyon IV Piyamodide

Dibawah Pimpinan Letnan 1 Ugitoyai Yumai berhasil tembak mati satu anggota Brimob Di Daerah Distrik bayebiru Dan Kabupaten Paniai, tepatnya Di Mayabiru. Kontak Senjata terjadi pukul 18:00 sore hari dan baku tembak tersebut masih berlangsung.

Dalam Kontak Senjata ini di pihak TPNPB-OPM tidak ada Yang korban, namun di pihak TNI-POLRI ada satu korban anggota Brimob.

Yang Bertanggungjawab langsung Dalam serangan ini adalah Pasukan TPNPB dibawah Pimpinan

UGITOYAI YUMAI, yaitu

Batalyon IV PIYAMODIDE Dibahwa KODAP XIII KEGEPANIPO. PANIAI

Perlu ketahui Bahwa TPNPB Kodap XIII Kegepanipo Paniai Telah di lakukan Batalyon IV Piyamodide..

Demikian Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, Bertanggungjawab atas siaran pers ini:

Oleh Jubir KOMNAS TPNPB-OPM Sebby Sambom,

Panglima Tertinggi KOMNAS TPNPB OPM

Mayjen GEN GOLIAT NAMAN TABUNI.

Panglima Daerah TPNPB OPM

KODAP XIII Bridjen :MATIUS GOBAI.

Sekian dan terimah kasih.

,,,Hidup tpnpb.

Anum Siregar: Kalau ingin sejahterakan orang Papua, jangan pakai pendekatankeamanan

Papua No.1 News Portal / Hengky Yeimo / 14 hours ago

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mempertanyakan dalil pemerintah bahwa pemekaran provinsi di Tanah Papua dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat. Siregar menegaskan jika pemerintah ingin menyejahterakan Orang Asli Papua, pemerintah harus berhenti memakai pendekatan keamanan dan pengiriman militer untuk menyelesaikan masalah Papua.

Hal itu dinyatakan Latifah Anum Siregar selaku pembicara dalam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #11 bertema “Pemekaran Papua Untuk Siapa?” yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada Kamis (24/2/2022). Siregar menyatakan wacana pemekaran provinsi di Tanah Papua muncul pasca gelombang protes atas insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019. Wacana pemekaran provinsi untuk membentuk lima provinsi baru di Tanah Papua itu dilontarkan para tokoh yang bertemu Presiden Joko Widodo pada 10 September 2019.

Lontaran para tokoh yang bertemu Jokowi itu kemudian direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahmud MD. “Mahmud MD mengatakan bahwa untuk mempertimbangkan [kepentingan] strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI, dan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta melihat citra positif Indonesia di mata internasional,” kata Siregar.

Baca juga: DPR RI sudah siapkan Naskah Akademik pemekaran provinsi di Tanah Papua

Siregar mempertanyakan dalil kesejahteraan yang dijadikan alasan rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua. “Kalau pemerintah bilang masalah kesejahteraan, maka jangan melakukan pendekatan kemanan. Ini jug menajdi soal. Pemerintah harus melibatkan masyarakat Papua, bicara masalah-masalah konflik [terkait Hak] Sipil Politik [dan Hak] Ekonomi, Sosial Budaya untuk diakomodir dalam undang-undang. Karena masyarakat Papua atau representative OAP tidak dilibatkan saya menilai ini ada danya motif politik,” kata Siregar.

Siregar juga mengkritik proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Revisi UU Otsus Papua). Ia menilai revisi yang menghapuskan syarat persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua untuk melakukan pemekaran provinsi di Tanah Papua dalam Pasal 76 UU Otsus Papua dilakukan tanpa memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua.

Siregar menilai penyusunan Naskah Akademik maupun penyiapan draft rancangan undang-undang pemekaran provinsi di Tanah Papua pun tidak melibatkan Orang Asli Papua. Ia mengingatkan, penyusunan draft rancangan undang-undang serta Naskah Akademik yang mengabaikan aspirasi orang Papua itu akan berdampak di kemudian hari, tidak hanya dalam pendekatan kesejaterahan, tapi juga kepada kualitas pembangunan.

Baca juga: Wali Kota Sorong: Pemekaran provinsi di Tanah Papua jangan dilihat dari sisi negatif

“Perencanaan pemekaran di [Provinsi] Papua itu bebeda dengan rencana pemekaran [Provinsi Papua Barat untuk membentuk] Provinsi [Papua] Barat Daya. Saya pikir proses [pembentukan Provinsi Papua] Barat Daya sangat cepat dan sesuai dengan amanah UU Otsus Papua, melalui inisiatif Majelis Rakyat Papua Barat dan DPR Papua Barat [sebagaimana diatur] Pasal 76, [dibahas bersama-sama] pemerintah dan DPR Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Barat,” kata Siregar.

Akan tetapi, rencana pembentukan sejumlah provinsi baru di Provinsi Papua belum pernah mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua. “Perencanaan pemekaran dilaksanakan sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, karena MRP dan DPR Papua tidak dilibatkan. Itu juga bisa berdampak buruk,” kata Siregar.

Siregar menyatakan pendekatan untuk menjalankan proses pemekaran provinsi di Provinsi Papua sangat sentralistik. Proses itu bisa dijalankan karena pemerintah dan DPR RI mengubah ketentuan Pasal 76 dalam UU Otsus Papua yang lama.

Baca juga: MRP: Pemekaran akan membunuh orang asli Papua

“Pemekaran itu sangat  sentralistis, perubahan UU Otsus Papua itu sangat jelas, sangat [sentralistik]. Pemaparan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan pemerintah pusat sudah siap mengangkat inisitif DPR RI, tanpa melibatkan masyarakat. Itu semangat sentralistik,” katanya.

Siregar menyatakan, pemekaran provinsi di Provinsi Papua disebut-sebut untuk tujuan kesejahteraan. Seharusnya, demikian menurut Siregar, DPR RI menyerap aspirasi Orang Asli Papua, dan usulan pemekaran harus dari masyarakata akar rumput.

“Orang Papua harus dilibatkan dalam membuat peraturan. Ajak orang Papua bicara untuk membuat undang-undang. Jangan pemerintah dan DPR RI yang membuat undang undang tanpa melibatkan MRP dan DPR Papua. Pemekaran itu murni produk Jakarta, bukan lagi [aspirasi] orang Papua,” katanya.

Baca juga: KNPB: Pemekaran adalah strategi memecah belah orang Papua

Sebelumnya, dalam diskusi daring bertajuk “ Media Briefing: Hak-hak Orang Asli Papua dan Polemik Pemekaran Provinsi Papua” yang dilaksanakan Public Virtue Research Institute pada Rabu (23/02/2022), Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua, Yoel Luiz Mulait menyatakan revisi UU Otsus Papua telah membuat kekhususan Otonomi Khusus Papua hilang. Mulait menjelaskan ada 24 wewenang khusus yang diatur UU Otsus Papua yang lama, namun hanya ada empat wewenang yang dijalankan.

Keempat kewenangan khusus itu adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus Orang Asli Papua, pembentukan MRP, anggota DPR Papua yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan, dan kucuran Dana Otsus Papua. “Yang lainnya, termasuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak jalan. Kami berharap pelaksanaan Otsus [membawa] perubahan baik bagi orang Papua. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Otsus tidak ada hal yang baru, tidak ada kekhususan bagi orang di tanah Papua,” ujarnya.

Sejumlah 20 kewenangan khusus yang tidak bisa dijalankan itu tidak menjadi bahan evaluasi, dan tidak menjadi fokus revisi UU Otsus Papua. Melalui UU Revisi UU Otsus Papua, pemerintah dan DPR RI justru melonggarkan aturan tentang pemekaran provinsi di Tanah Papua, dengan menghapuskan syarat bahwa pemekaran provinsi harus disetujui MRP dan DPR Papua. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Visit website

The Ten Stages of Genocide

Genocide is a process that develops in ten stages that are predictable but not inexorable. At each stage, preventive measures can stop it. The process is not linear. Stages may occur simultaneously. Logically, later stages must be preceded by earlier stages. But all stages continue to operate throughout the process.

➔ 1. CLASSIFICATION: All cultures have categories to distinguish people into “us and them” by ethnicity, race, religion, or nationality: German and Jew, Hutu and Tutsi. Bipolar societies that lack mixed categories, such as Rwanda and Burundi, are the most likely to have genocide.

 The main preventive measure at this early stage is to develop universalistic institutions that transcend ethnic or racial divisions, that actively promote tolerance and understanding, and that promote classifications that transcend the divisions. The Roman Catholic Church could have played this role in Rwanda, had it not been riven by the same ethnic cleavages as Rwandan society. Promotion of a common language in countries like Tanzania has also promoted transcendent national identity. This search for common ground is vital to early prevention of genocide.

➔ 2. SYMBOLIZATION: We give names or other symbols to the classifications. We name people “Jews” or “Gypsies,” or distinguish them by colors or dress; and apply the symbols to members of groups. Classification and symbolization are universally human and do not necessarily result in genocide unless they lead to dehumanization. When combined with hatred, symbols may be forced upon unwilling members of pariah groups: the yellow star for Jews under Nazi rule, the blue scarf for people from the Eastern Zone in Khmer Rouge Cambodia.

 To combat symbolization, hate symbols can be legally forbidden (swastikas in Germany) as can hate speech. Group marking like gang clothing or tribal scarring can be outlawed, as well. The problem is that legal limitations will fail if unsupported by popular cultural enforcement. Though Hutu and Tutsi were forbidden words in Burundi until the 1980’s, code words replaced them. If widely supported, however, denial of symbolization can be powerful, as it was in Bulgaria, where the government refused to supply enough yellow badges and at least eighty percent of Jews did not wear them, depriving the yellow star of its significance as a Nazi symbol for Jews.

➔ 3. DISCRIMINATION: A dominant group uses law, custom, and political power to deny the rights of other groups. The powerless group may not be accorded full civil rights, voting rights, or even citizenship. The dominant group is driven by an exclusionary ideology that would deprive less powerful groups of their rights. The ideology advocates monopolization or expansion of power by the dominant group. It legitimizes the victimization of weaker groups. Advocates of exclusionary ideologies are often charismatic, expressing resentments of their followers, attracting support from the masses. Examples include the Nuremberg Laws of 1935 in Nazi Germany, which stripped Jews of their German citizenship, and prohibited their employment by the government and by universities. Denial of citizenship to the Rohingya Muslim minority in Burma is a current example.

 Prevention against discrimination means full political empowerment and citizenship rights for all groups in a society. Discrimination on the basis of nationality, ethnicity, race or religion should be outlawed. Individuals should have the right to sue the state, corporations, and other individuals if their rights are violated.

➔ 4. DEHUMANIZATION: One group denies the humanity of the other group. Members of it are equated with animals, vermin, insects or diseases. Dehumanization overcomes the normal human revulsion against murder. At this stage, hate propaganda in print and on hate radios is used to vilify the victim group. The majority group is taught to regard the other group as less than human, and even alien to their society. They are indoctrinated to believe that “We are better off without them.” The powerless group can become so depersonalized that they are actually given numbers rather than names, as Jews were in the death camps. They are equated with filth, impurity, and immorality. Hate speech fills the propaganda of official radio, newspapers, and speeches.

To combat dehumanization, incitement to genocide should not be confused with protected speech. Genocidal societies lack constitutional protection for countervailing speech, and should be treated differently than democracies. Local and international leaders should condemn the use of hate speech and make it culturally unacceptable. Leaders who incite genocide should be banned from international travel and have their foreign finances frozen. Hate radio stations should be jammed or shut down, and hate propaganda banned. Hate crimes and atrocities should be promptly punished.

➔ 5. ORGANIZATION: Genocide is always organized, usually by the state, often using militias to provide deniability of state responsibility. (An example is the Sudanese government’s support and arming of the Janjaweed in Darfur.) Sometimes organization is informal (Hindu mobs led by local RSS militants during Indian partition) or decentralized (jihadist terrorist groups.) Special army units or militias are often trained and armed. Arms are purchased by states and militias, often in violation of UN Arms Embargos, to facilitate acts of genocide. States organize secret police to spy on, arrest, torture, and murder people suspected of opposition to political leaders. Special training is given to murderous militias and special army killing units.

 To combat this stage, membership in genocidal militias should be outlawed. Their leaders should be denied visas for foreign travel and their foreign assets frozen. The UN should impose arms embargoes on governments and citizens of countries involved in genocidal massacres, and create commissions to investigate violations, as was done in post-genocide Rwanda, and use national legal systems to prosecute those who violate such embargos.

➔ 6 POLARIZATION: Extremists drive the groups apart. Hate groups broadcast polarizing propaganda. Motivations for targeting a group are indoctrinated through mass media. Laws may forbid intermarriage or social interaction. Extremist terrorism targets moderates, intimidating and silencing the center. Moderates from the perpetrators’ own group are most able to stop genocide, so are the first to be arrested and killed. Leaders in targeted groups are the next to be arrested and murdered. The dominant group passes emergency laws or decrees that grants them total power over the targeted group. The laws erode fundamental civil rights and liberties. Targeted groups are disarmed to make them incapable of self-defense, and to ensure that the dominant group has total control.

 Prevention may mean security protection for moderate leaders or assistance to human rights groups. Assets of extremists may be seized, and visas for international travel denied to them. Coups d’état by extremists should be opposed by international sanctions. Vigorous objections should be raised to disarmament of opposition groups. If necessary they should be armed to defend themselves.

➔ 7. PREPARATION: Plans are made for genocidal killings. National or perpetrator group leaders plan the “Final Solution” to the Jewish, Armenian, Tutsi or other targeted group “question.” They often use euphemisms to cloak their intentions, such as referring to their goals as “ethnic cleansing,” “purification,” or “counter-terrorism.” They build armies, buy weapons and train their troops and militias. They indoctrinate the populace with fear of the victim group. Leaders often claim that “if we don’t kill them, they will kill us,” disguising genocide as self-defense. Acts of genocide are disguised as counter-insurgency if there is an ongoing armed conflict or civil war. There is a sudden increase in inflammatory rhetoric and hate propaganda with the objective of creating fear of the other group. Political processes such as peace accords that threaten the total dominance of the genocidal group or upcoming elections that may cost them their grip on total power may actually trigger genocide.

 Prevention of preparation may include arms embargos and commissions to enforce them. It should include prosecution of incitement and conspiracy to commit genocide, both crimes under Article 3 of the Genocide Convention.

➔ 8. PERSECUTION: Victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity. Death lists are drawn up. In state sponsored genocide, members of victim groups may be forced to wear identifying symbols. Their property is often expropriated. Sometimes they are even segregated into ghettoes, deported into concentration camps, or confined to a famine-struck region and starved. They are deliberately deprived of resources such as water or food in order to slowly destroy them. Programs are implemented to prevent procreation through forced sterilization or abortions. Children are forcibly taken from their parents.

The victim group’s basic human rights become systematically abused through extrajudicial killings, torture and forced displacement. Genocidal massacres begin. They are acts of genocide because they intentionally destroy part of a group. The perpetrators watch for whether such massacres meet any international reaction. If not, they realize that that the international community will again be bystanders and permit another genocide.

 At this stage, a Genocide Emergency must be declared. If the political will of the great powers, regional alliances, or U.N. Security Council or the U.N. General Assembly can be mobilized, armed international intervention should be prepared, or heavy assistance provided to the victim group to prepare for its self-defense. Humanitarian assistance should be organized by the U.N. and private relief groups for the inevitable tide of refugees to come.

➔ 9. EXTERMINATION begins, and quickly becomes the mass killing legally called “genocide.” It is “extermination” to the killers because they do not believe their victims to be fully human. When it is sponsored by the state, the armed forces often work with militias to do the killing. Sometimes the genocide results in revenge killings by groups against each other, creating the downward whirlpool-like cycle of bilateral genocide (as in Burundi). Acts of genocide demonstrate how dehumanized the victims have become. Already dead bodies are dismembered; rape is used as a tool of war to genetically alter and eradicate the other group. Destruction of cultural and religious property is employed to annihilate the group’s existence from history. The era of “total war” began in World War II. Firebombing did not differentiate civilians from non-combatants. The civil wars that broke out after the end of the Cold War have also not differentiated civilians and combatants. They result in widespread war crimes. Mass rapes of women and girls have become a characteristic of all modern genocides. All men of fighting age are murdered in some genocides. In total genocides all the members of the targeted group are exterminated.

 At this stage, only rapid and overwhelming armed intervention can stop genocide. Real safe areas or refugee escape corridors should be established with heavily armed international protection. (An unsafe “safe” area is worse than none at all.) The U.N. Standing High Readiness Brigade, EU Rapid Response Force, or regional forces — should be authorized to act by the U.N. Security Council if the genocide is small. For larger interventions, a multilateral force authorized by the U.N. should intervene. If the U.N. Security Council is paralyzed, regional alliances must act anyway under Chapter VIII of the U.N. Charter or the UN General Assembly should authorize action under the Uniting for Peace Resolution GARes. 330 (1950), which has been used 13 times for such armed intervention. Since 2005, the international responsibility to protect transcends the narrow interests of individual nation states. If strong nations will not provide troops to intervene directly, they should provide the airlift, equipment, and financial means necessary for regional states to intervene.

➔ 10. DENIAL is the final stage that lasts throughout and always follows genocide. It is among the surest indicators of further genocidal massacres. The perpetrators of genocide dig up the mass graves, burn the bodies, try to cover up the evidence and intimidate the witnesses. They deny that they committed any crimes, and often blame what happened on the victims. They block investigations of the crimes, and continue to govern until driven from power by force, when they flee into exile. There they remain with impunity, like Pol Pot or Idi Amin, unless they are captured and a tribunal is established to try them.

 The best response to denial is punishment by an international tribunal or national courts. There the evidence can be heard, and the perpetrators punished. Tribunals like the Yugoslav, Rwanda or Sierra Leone Tribunals, the tribunal to try the Khmer Rouge in Cambodia, or the International Criminal Court may not deter the worst genocidal killers. But with the political will to arrest and prosecute them, some may be brought to justice.  When possible, local proceedings should provide forums for hearings of the evidence against perpetrators who were not the main leaders and planners of a genocide, with opportunities for restitution and reconciliation. The Rwandan gaçaça trials are one example. Justice should be accompanied by education in schools and the media about the facts of a genocide, the suffering it caused its victims, the motivations of its perpetrators, and the need for restoration of the rights of its victims.

© 2016 Gregory H. Stanton.

President, Genocide Watch; Research Professor in Genocide Studies and Prevention, School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, Arlington,Virginia 22201 USA

Marape: No place for regionalism in military

 8th January 2022

By CLIFFORD FAIPARIK

THE PNG Defence Force belongs to the whole of Papua New Guinea and not to be dominated by an ethnic group or a region, Prime Minister James Marape says.

“It (PNGDF) is the chief corner stone of our sovereignty in a nation of thousand tribes. From the eastern most part of the country (Autonomous Region Of Bougainville and Milne Bay ) that divides Solomon Island and  PNG,  to the most northern part (Manus )of our Micronesian neighbors, to the western-most part (West Sepik )that divides PNG with West Papua in Indonesia and to the southern part (Western )that divides PNG, Australia and also Indonesia .The  entire of  the sovereignty of our nationhood is embodied in the personality of the  PNGDF as its role to maintain our sovereignty.”

Marape said that during the promotion of Colonel Mark Goina to Major General and the Announcement of his appointment as the new Chief of PNGDF at Murray Barracks in Port Moresby last week. “It is in our constitution that there must have a regional balance in our key constitutional office holders. In this context, in police, we have the Commissioner from New Guinea Island and chief of PNGDF from the Papuan region who earns his stripes on merit. And in the rank and file of the PNGDF, we have qualified military officers from all over the country. And many of our appointments in public office is regionally balanced. “We maintain a harmony to ensure that key constitutional offices holders are regionally balanced. And that is to ensure that the country is always protected as we progress forward.

”Marape said that “Appointments of public office holders is not based on the region you coming from.  But is based on the best man available for that job.  And having consider everything we got Goina as the new chief of PNGDF. Our challenges remain huge in security, tribalism, and now we face a challenge of a part of our country (Autonomous Region of Bougainville) trying to break away from us (PNG). Also election is coming up and you (PNGDF) will support the Police. 

Forgot politics and remain focused on your job.  Marape also acknowledge the outgoing Chief of PNGDF Major General Gilbert Toropo. “For eight years he has stepped up to hold the Force that was under resourced and underfunded. But he has to go and we have appointed him as the High Commissioner to New Zealand. 

Caption: Mark Goina’s wife Mirah pinning the ranks to her husband’s shoulders with the help of the Prime Minister James Marape and Deputy Chief Of Staff Colonel Tim Marsden at the Officers mess at Murray Barracks in Port Moresby last week.

WPA Commander-in-Chief: Salam Natal 2021

Panglima Komando West Papua Army, Chief. Gen. Mathias Wenda beserta Seluruh Staf Pusat Pertahanan West Papua mengucapkan:

“Selamat Hari Natal 25 Desember 2021, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022, kepada seluruh Pertahanan Kodap dari Sorong sampai Merauke dan umumnya Sorong sampai Samarai”

Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah Raja yang Kekal, namun Ia merendahkan diri menjelma menjadi manusia, lahir di Betlehem, di tempat yang hina.

Raja yang Kekal telah lahir dan datang kedalam dunia ini dengan tujuan utama adalah: Selamatkan umat manusia dari Penjajahan kekuasaan iblis, kemudian dengan rela Mengorbankan diri Nya, mati di kayu salib, dan pada hari ke tiga, Ia telah bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga. Kemudian Ia akan datang untuk menjemput umat manusia.

Saya pemegang Stafet Perjuangan Revolusi dan telah diberikan mandat dari Papa God melalui rakyat West Papua menghimbau kepada seluruh Pertahanan Kodap sangat Penting merenungkan dan aplikasikan makna Natal pada tahun ini, bahwa:

“Yesus Kristus adalah satu satunya Allah Pencipta dan Pengusaha atas alam semesta ini, namun Ia merendahkan diri dan rela berkorban bagi umatnya. Demikian pula Tuhan telah Pilih dan panggil anda sebagai seorang Pemimpin bangsa West Papua telah lama berjuang di atas tanah Papua. Anda bekerja adalah suatu pekerjaan mulai”

Saya tahu bahwa sudah lama Tentara Kolonial Indonesia melakukan operasi besar besaran di Puncak Jaya, Ndugama, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dan Maybrat Sorong dan di mana mana terjadi penculikan, penangkapan berputar terus bagaikan siklus. Perlakuan Pemerintah republik Indonesia, TNI Polri ini hampir sama dengan perlakuan HERODES yang ada dalam kitab suci.

Herodes berusaha keras untuk membunuh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Namun ia tidak berhasil. Demikian juga bangga kolonial Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh dan membinasakan umat Allah yang merupakan rakyat West Papua, namun mereka tidak akan berhasil. Sebab perjuangan West Papua Merdeka adalah suatu PERJUANGAN SUCI, sebab misionaris Otto dan Geisler pertama kali menemukan pulau ini dan sebelum menginjak kaki didaratan mereka berdoa dan katakan bahwa:

“DEMI NAMA YESUS KRISTUS KAMI MEMPERSEMBAHKAN PULAU INI KEPADA PAPA GOD. JADI DEMI NAMA YESUS KRISTUS,KAMI MENGINJAK KAKI DI ATAS PULAU INI” ———

Catatan sejarah ini telah menunjukan bahwa, Pulau Papua dan seluruh rakyat serta Alam Papua adalah Milik Tuhan Yesus Kristus. Telah dimetraikan melalui darah Yesus Kristus.

Jadi dari Markas Pusat Pertahanan Komando West Papua Army, saya selaku Panglima Tertinggi Komando WPA sampaikan kepada seluruh basis Pertahanan Kodap se tanah Papua sampaikan renungan dalam perayaan Natal kelahiran sang Juru

Nit Allah’Ninom aret o!

Amen!

MerryChristmas #Natal #WestPapua #WestPapuaArmy

PNGDF is heavily politicized

Papua New Guinea Defense Force Commander Major General Gilbert Toropo

Relieving the Papua New Guinea Defense Force Commander Major General Gilbert Toropo on the basis of age doesn’t sit well especially when considering set precedence and the manner in which the Marape administration is dispensing executive order. And this comes amidst the Marape led government’s sweeping changes across key state institutions in the twilight of its fading tenure.

People are asking since when did a PNG government considered going pass the age limit was a serious impediment to performance in the public service?

Particularly on the premise that not so long ago a retired Colonel by the name of Yaura Sasa was rushed into the citadel of the PNGDF command and control.

PNGDF Commander Toropo was well into the first part of his second term as the country’s top military advisor and commander of the army when some paper pushers in Waigani decided that the military must bend to political convenience.

Commander Toropo, is among the few, or if not the only special force soldier trained by the United States army and is acclaimed by many as a smart, measured and energetic military leader who dragged the aging army into modern discipline and command and control.

It is not about the question of who commands the army but concern on the detriment of the army’s honour and sanctity from the dirty hands of politics.

If PM James Marape has done nothing else in his troubled, turbulent tenure, he has sensitized us anew to concerns about the politicization of the military ­— along with the diplomatic corps. As much as the subject demands our attention, it has largely escaped the level of scrutiny and understanding it deserves.

Ours being a system of governance based on popular sovereignty — rule of, by, and for the people — the military, belongs to the people it is charged with representing.
Can the government do whatever it wants with the military? Our chosen form of government, representative democracy, is built of constitutionally empowered, co-equal institutions charged with checking and balancing one another.

Our army has been the most trusted institution for decades. It has managed to remain above the partisan political fray that has consumed many once-trusted cornerstones of constitutional offices.

Like all things crumbling from the tainted touch of this government the military is increasingly politicized in recent times, in ways that profoundly threaten its reputation for nonpartisanship. Left unchecked, this may gravely endanger the army to remain apolitical — which would have disastrous consequences for the nation’s security.

Using the army to score political points let alone to shop for votes will set a dangerous trend that will compromise its integrity and reputation as the cornerstone of our democracy.

New UK sanctions target human rights violations and abuses in Myanmar and Pakistan

Press release

The UK announced new sanctions against the Myanmar military for their continued suppression of the civilian population and for serious human rights violations.From:Foreign, Commonwealth & Development Office and Lord Ahmad of Wimbledon

Published10 December 2021

  • on International Human Rights Day, the UK announces new sanctions against the Myanmar military for their role in serious human rights violations against civilians
  • sanctions made in coordination with US and Canada
  • the UK has also sanctioned a former commander in the terrorist organisation Lashkar-e-Jhangvi, who helped orchestrate a 2017 bombing in Pakistan

The UK has today (10 December 2021) announced new sanctions against the Myanmar military for their continued suppression of the civilian population and for serious human rights violations.

The sanctions, announced alongside the US and Canada, demonstrate the UK’s staunch commitment to hold Myanmar’s military accountable for human rights violations and our resolve to act, together with our partners, to limit its access to arms, equipment and funding.

The UK has also sanctioned Furqan Bangalzai, a former commander in the terrorist organisation Lashkar-e-Jhangvi, who helped orchestrate the 2017 bombing of the Lal Shahbaz Qalandar shrine in Pakistan. Designating Bangalzai for his role in the attack, in which more than 70 Sufi worshipers were killed, reinforces the UK’s commitment to defending religious freedom where minority faith groups face persecution.

Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon, Minister of State for South Asia, the UN, and the Commonwealth and the Prime Minister’s Special Representative on Preventing Sexual Violence in Conflict said:

The sanctions made today target some of the most callous violations and abuses of human rights, including cases where civilians suffer unrelenting state repression and worshippers have been targeted and killed for their religious beliefs.

The UK will always be a fierce champion of human rights and we will work with our fellow democracies and partners, as a network of liberty, to hold to account those who deny these fundamental freedoms.

The UK will impose travel bans and asset freezes pursuant to the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 and the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 respectively on those involved in serious human rights violations or abuses and those responsible for undermining fundamental rights and liberties.

The designations made under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 are:

  • the Quarter Master General’s Office, which plays a crucial role in procuring equipment for the Myanmar Armed Forces and is responsible for overseeing a campaign of violence and human rights violations across Myanmar
  • the Directorate for Defence Industries, a state-owned enterprise that has manufactured weapons and technology used by the Myanmar military
  • the Directorate for Defence Procurement, responsible for buying arms from abroad used by the Myanmar military to undermine democracy and violate fundamental rights of the civilian population
  • the Myanmar War Veterans Organisation, a quasi-reserve force for the Myanmar military which has publicly supported the military’s undermining of democracy, violation of human rights, and repression of the civilian population

The individual designated under the Global Human Rights Sanctions regime today is:

  • Furqan Bangalzai, a former commander in the terrorist organisation Lashkar-e-Jhangvi, for his role in the 2017 bombing of the Lal Shahbaz Qalandar shrine in Sehwan, Pakistan which killed 70 people

Today’s announcement ensures this individual cannot freely travel to the UK, channel money through UK banks or profit from the UK economy.

Background: full list of designations today

Under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

  • the Quarter Master General’s Office
  • the Directorate for Defence Industries, a state-owned enterprise
  • the Directorate for Defence Procurement.
  • the Myanmar War Veterans Organisation, a quasi-reserve force for the Myanmar military

Under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

  • Furqan Bangalzai; a former commander in the terrorist organisation Lashkar-e-Jhangvi

Read the UK Sanctions List.

Media enquiries

Email newsdesk@fcdo.gov.uk

Telephone 020 7008 3100

Contact the FCDO Communication Team via email (monitored 24 hours a day) in the first instance, and we will respond as soon as possible.

Source: https://www.gov.uk/

Amunggut Tabi: Tanggapan Saya atas Kontroversi Bintang Fajar ialah Lambang Lucifer

Kontroversi dan Tanggapan tentang Bintang Kejora

Bendera Sang Bintang Kejora

Sejauh pengamatan dan pengalaman saya, paling tidak ada empat (4) versi yang melihat Bintang Kejora sebagai penyebab kemerdekaan West Papua belum pernah tiba. Oleh karena itu mereka mengusulkan agar “Bintang” dari Bendera Bintang Kejora dirobah dari sebuah bintang segi-lima menjadi bintang segi-enam, yaitu Bintang Daud. Itu usulan versi pertama.

Usulan versi kedua mengatakan, nama Bintang Fajar dan Bintang Kejora yang membuat masalah, jadi seharusnya disebut Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora. Atau sebaiknya Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora.

Usulan versi ketiga mengatakan bahwa  oleh karena Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan banyak berjatuhan korban nyawa, maka harus digantikan dengan bendera lain. Jadi, usulan di sini ialah menggantikan Bendera secara total.

Usulan versi terakhir atau keempat mengatakan tidak sekedar menggantikan nama dan gambar Bendera, akan tetapi juga menggantikan nama Negara dan nama bendera sekalgus Bendera, sehingga nama negara bukan West Papua lagi, dan nama Bendera serta gambar Bendera bukan Bintang Kejora lagi.

Analisis Saya

Goncangan ini dan itu terjadi terutama karena psikologi orang West Papua sendiri yang bermasalah. Permasalahan psikologi ini disebabkan oleh dasar orang West Papua, yaitu titik-tolak berpikir dari orang Papua sendiri. Ada yang melihat Bintang Kejora dari sisi Alkitab, atau Teologia Kristen. Ada yang melihatnya dari sisi Adat OAP (Orang Asli Papua), terutama orang Papua di pesisir dan pulau-pulau karena interaksi mereka dengan Bintang Pagi terjadi setiap pagi, sampai kiamat, mereka bergantung kepada Bintang Pagi untuk memberikan arah pulang ke rumah.

Yang pertama dan terutama, saya menilai bahwa guncangan pertama datang dari rekayasa NKRI (Negara Kesetanan Republik Indonesia), yaitu negara yang penuh dengan dusta, negara penyembah Lucifer itu sendiri, negara yang memiliki Bendera murni buatan Belanda.

Yang kedua, ini adalah pertanda OAP sendiri tidak memiliki pendirian teguh dan tegas atas apa yang diperjuangkannya sehingga di tengah-tengah perjalanan sejarahnya sendiri ia sudah mulai guncang dan mempertanyakan apa yang diperjuangkannya selama ini. Diskusi seperti ini sebenarnya patut terjadi setelah kemerdekaan, dan bukan sementara korban berjatuhan. Ini pertanda bahwa OAP sendiri sebagai “manusia” belum matang dalam berpikir dan bernalar, sehingga dengan mudah dapat dimasuki setan untuk mengacaukan pikiran dan pendirian. Manusia yang matang berpikir dan bernalah tidak akan pernah berpindah sebegitu mudah.

Yang ketiga, secara moralitas OAP, kita tidak sanggup menghargai karya pengorbanan bangsa Papua selama 60 tahun terakhir, sehingga kita masih berputar-putar berbicara tentang bintang yang mana dan bendera yang mana.Apapun alasannya, kalau korban sudah berjatuhan, sepatutnya secara moral, kita tidak usah bertanya-tanya bintang yang mana. Ini menunjukkan, selain nalar dan pikiran tidak matang, kita tidak bermoral. Orang Papua telah lama berjuang, telah lama mepertaruhkan segala-galanya untuk Bintang Kejora. Siapakah saya harus hadir mempertanyakannya? Apa sumbangan saya untuk perjuangan ini? 

Yang keempat, manusia Papua yang bertanya dan mempersoalkan Bendera inilah yang bermasalah, bermasalah secara pribadi dan secara kelompok, bermasalah secara rohani dan jasmani, bermasalah secara psikologis dan moral.

Komentar Penutup

Anda sendiri memilih, di pihak mana Anda berada, kepada pihak siapa Anda berteman.
Terlepas dari kontroversi dan argumen apapun, Bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar adalah sebuah Bendera yang telah lama dikenal orang Papua dan dunia sebagai Bendera Negara di wilayah bagian barat pulau New Guinea. 

Terlepas dari grup atau kelompok, kalau kita benar-benar berjuang untuk tanah dan bangsa Papua, maka kita pasti akan menyerah kepada sejarah itu sendiri, bahwa Bintang Kejora telah lama dinobatkan dan dikibarkan sebagai Bendera Kebebasan dan Bendera Kemerdekaan, Bendera Kebangsaan Papua dan Bendera Negara West Papua. 

Terlepas dari astronomi dan teologia agama. Jauh sebelum teologi, jauh sebelum filsafat, jauh sebelum ilmu-ilmu apapun di dunia ini, orang Melanesia telah lama mengelilingi dunia menggunakan perahu-perahu khas Melanesia. Dari seluruh manusia di dunia ini di era purba, hanya orang Melanesia yang telah terbukti menjelajah dunia sangat jauh, satu ras di pulau-pulau yang luas di Samudera Pasifik. 

Mereka menggunakan petunjuk satu-satunya, yaitu Bintang Pagi, untuk menentukan arah dan waktu. Bintang Pagi tidak diambil berdasarkan ajaran Alkitab atau Filsafat Yunani tentang Bintang Venus. 
Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun argumennya, biarpun argumen dari sisi Teologia dan Alkitab sekalipun, Bintang Kejora harus dikibarkan! Nama Yesus harus dimuliakan karena kemenangan bangsa Papua atas Kerajaan Lucifer NKRI!

Atas nama Moyang Bangsa Papua, atas nama Segenap Komunitas Makhluk, atas nama Tulang-Belulang, atas nama anak-cucu yang akan datang. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Sang Bintang Fajar turun menyelamatkan bangsa Papua dari belenggu kerajaan Lucier

Immediate Response Required: West Papua Refugees Crossing Wutung into Vanimo, Papua New Guinea

Secretariat-General of West Papua Army (WPA) has received direct information from the Supreme Commander of WPA Chief Gen. Mathias Wenda at the WAP Headquarters that there will be refugees coming into Vanimo through Wutung international road connecting West Papua and Papua New Guinea.

The number of refugees is yet to confirm.

Chief Gen. Wenda confirms that West Papua Command take military respond when Indonesian troops do not allow the civilians to take refugee into Papua New Guinea.

Live broadcast of the event will be broadcasted at Facebook Page Called “Wim Awiyak“.

For further information, please contact Chief General Wenda via: 71306008 (in Tok Pisin) and 70873176 (in English)

Yours sincerely,

Amunggut Tabi, Gen. WPA

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: