UUDS Menjamin Semua Prajurit Papua Merdeka sebagai Kombatan Kemerdekaan, …

Kami bukan KSB! Kami bukan teroris! Dan kami sama sekali bukan separatis! Kami adalah kombatan atau pejuang yang memiliki status hukum sebagai seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional.

Kami membela tanah leluhur yang diinvasi, dirampok dan dicuri oleh pencuri, penjarah dan perampok. Kami bukan pengacau tetapi kami mengusir pengacau. Kami bukan separatis tetapi kami mengusir separatis. Dengan status pemerintahan sementara berdasarkan UUDS yang telah disahkan, maka segala kegiatan West Papua Army di Wilayah Hukum West Papua ialah sah demi hukum dan kami bertindak melindungi tanah leluhur kami.

“Ingat, kami tidak mengatakan tanah air, tetapi kami katakan tanah leluhur. Yaitu tanah warisan nenek-moyang kami, bukan tanah rampasan, bukan tanah pendudukan. Kami tidak berniat mencuri tanah orang lain seperti yang dilakukan penjajah di manapun di dunia, seperti nyata hari ini lewat NKRI.”

demikian kata Amunggut Tabi, Gen. WPA

Dengan deklarasi UUDS dan disusul pengumuman pemerintahan sementara ini, maka telah menjadi tugas yang melekat bagi West Papua Army dan West Papua Police sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, keuatan penegakkan hukum dan pertahanan wilayah kekuasaan untuk bertindak dalam rangka mengamankan tanah Papua dan bangsa Papua dari berbagai pelanggaran, perampokan, pencurian, penjarahan yang dilakukan NKRI.

Bangsa Papua telah lama “paralized” sehingga tidak mampu berpikir dan bertindak secara konstitusional. Telah memakan waktu lebih dari setengah abad untuk tiba pada tingkatan perjuangan berdasarkan Undang-Undang, meng-upgrade perjuangan ini menjadi perjuangan yang modern dan bermartabat.

Nurani manusia dan dunia telah menilai siapa sebenarnya pembela kebenaran dan hak asasi manusia di Tanah Papua, karena mereka telah tahu Indonesia ada di Tanah Papua untuk menduduki, mencuri, menjarah dan merampok tanah Papua dan kekayaan alamnya; dan pada waktu yang sama menginjak-injak, merendahkan, mengacaukan dan membinasakan manusia Papua. Era itu telah berakhir per tanggal 18 Oktober 2020 saat UUDS disahkan, dan 1 Desember 2020 saat pemerintahan sementara Republik West Papua diumumkan.

demikian kata Amunggut Tabi, Gen. WPA

Dengan bergabung ke Weest Papua Army, maka kita sebagai pejuang pasti disebut sebagai “kombatan”, yang berhak membela diri dalam rangke memperjuangkan pembebasan tanah dan bangsa Papua, dalam rangka mengusir NKRI dari tanah pendudukan: Wilayah Republik West Papua.

Amunggut Tabi: Berpikir dan Bertindak Beradab, Sadar Tanah ini Punya UUD Sendiri

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Army (WPA), Amunggut Tabi, Gen. WPA menyatakan salah satu misi revolusi dalam perjuangan bangsa Papua ialah me-revolusi paradigma, cara pandang dan wacana dan tindakan dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang di Tanah Papua.

Menanggapi tanggapan yang disampaikan oleh politisi Indonesia, dan terutama Tentara Nasional Indonesia yang hendak berkantor pusat di Tanah Papua, maka Gen. Tabi menyatakan

Berpikirlah dan bertindaklah beradab. Kita harus saling menyadari dan saling mengakui, bahwa Tanah ini pada hari ini telah memiliki Konstitusi yang memagari, mengatur dan mengandalikannya. Dengan demikian UUD asing telah gugur demi hukum. Secara rohani dan secara legal, di alam semesta, di dunia non fisik telah dirayakan secara luas, baik di pulau-pulau di Indonesia maupun di Tanah Papua, bahwa Tanah Papua, dari Raja-Ampat sampai Maroke telah memiliki UUD yang melindunginya dari segala macam serangan, dalam bentuk apapun, jenis apapun, termasuk serangan militer den polisi Indonesia.

Amunggut Tabi, Gen. WPA

Ditanyakan apa tanggapan terhadap pendapat ahli hukum internasional Indonesia yang menyatakan deklarasi pemerintah West Papua dan deklarasi UUDS NRWP (Negara Republik West Papua) tidak memiliki dasar hukum, maka Gen. Tabi dengan santani menjawab, “NKRI sebagai penjajah harus mengatakan begitu. Kalau tidak begitu NKRI bukan penjajah atas tanah dan bangsa Papua! Opini penjajah pasti tidak akan pernah setuju dengan langkah ULMWP dan bangsa Papua>

Menjawab tanggapan Kemenlu RI yang menganggap usaha ULMWP sia-sia karena PBB telah mengakui invasi dan pendudukan NKRI atas West papau sebagai sesuatu yang telah sah, maka Gen. Tabi katakan

Yang tidak bisa dirubah hanya kodrat Allah. Salah satu kodrat Allah ialah matahari terbit dari Timur dan terbenam di Barat. Itu tidak dapat dirubah. Salah dua ialah bahwa pulau New Guinea itu bukan tanah air Indonesia. Itu tidak dapat dirubah dan dijadikan sebagai tanah-air Indonesia. Salah tiga, menjadikan bangsa Papua mengaku diri atau dikleim sebagai orang Indonesia adalah pelanggaran Hukum Allah dan Hukum Alam. Jadi yang melawan kodrat dan hukum Allah bukan orang Papua, tetapi orang Indonesia dan NKRI. Politisi di Deplu RI jangan menipu diri sendiri dan jangan menipu bangsa kalian. Kita harus fair dan berpikir beradab bahwa West Papua bukan Indonesia, orang Papua bukan ras Melayu dan pulau New Guinea bukan wilayah NKRI.

Amunggut Tabi, Gen. WPA

Ditanyakan bagaimana dengan pembentukan pemerintah sementara West Papua, di mana posisi militer West Papua Army? Gen. Tabi menyatakan

ada tiga komando militer gerilya Papua Merdeka yang telah bersatu dan panglima dari ketiga komando akan bertemu menyusun strategi perlawanan bersenjata. Sekarang ada Undang-Undang yang menjamin sehingga semua prajurit Papua Merdeka adalah kombatan kemerdekaan, bukan KKB, bukan KSB, bukan teroris, bukan separatis. Ketiga komando akan mengundang komando yang lain di seluruh Tanah Papua untuk bergabung melawan penjajah. Bahkan pasukan gerilyawan dari Timor Leste, Aceh dan Maluku juga akan diundang untuk bergabung, karena mereka telah lama bersedia dan meminta-minta untuk bergabung. Penundaan dilakukan komando di Tanah Papua karena militer di Tanah Papua belum bersatu. Dengan penyatuan nama kesatuan dan dalam waktu dekat penyatuan komando gerilya Papua Merdeka menyusul Undang-Undang militer West Papua dan Undang-Undang Perang Papua Merdeka, maka semua langkah WPA akan dilakukan berdasarkan Udang-Undang dan para kombatan lain yang menentang NKRI dari seluruh wilayah jajahan NKRI akan bersatu.

Amunggut Tabi, Gen. WPA

West Papua Army Memperingati 1 Desember 2020

Di Markas Pusat Pertahanan (MPP), West Papua Revolutionary Army (WPRA), telah diperingati HUT Manifesto Politik Bangsa Papua, yang adalah tonggak sejarah kebangkitan bangsa Papua, yang disaksikan dan diakui oleh negara kolonial Belanda dan Australia.

Peringati 59 tahun manifesto Politik (1 Desember 1961 – 1 Desember 2020) disertai pengumuman Pemerintahan Sementara (United Liberation Movement for West Papua), menyusul pengesahan UUDS NRWP pada Oktober 2020, maka WPRA mengadakan upacara pengibaran bendera Sang Bintang Kejora pada hari Selasa (1 Desember 2020) di MPP WPRA

Sebagai pemegang Komando West Papua Army, Mathias Wenda, Chief Gen. WPRA memberikan sambutan kepada seluruh pasukan dan kepada para pemimpin ULMWP di seluruh dunia.

.Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! #ULMWP#WestPapuaArmy#WestPapua#Republic_of_WestPapua#FreeWestPapua#Referendum#ReferendumWestPapua

Gen. A. Tabi: No More Unconstitutional Moves

From the Central Headquarters of the West Papua Revolutionary Army (WPRA), in the names of God Almighty, in the name of Jesus Christ, the Most High Commander in Chief of World Revolutions at all times, in the name of the Holy Spirit that gives us wisdom, knowledge and power, Gen. WPRA Amunggut Tabi invited all Melanesians from and in West Papua to celebrate 1 December 2020 as the historic National Awakening Day for West Papua as a collective entity called Papuan people, West Papua nation-state and New Guinea crown pigeon as our national state emblem.

“West Papua independence movement has already legalized a provisional constitution to rule above all interests and this law is the supreme commander of all independence movements and organisations. The Legislative Council of the United Liberation Movement for Wet Papua (ULMWP) has passed the Provisional Constitution in October 2020.

We have now entered into a new era of our independence movement: organised, unified, modern and constitutional government that leads our independence movement.

No more factionalism! No more stigma of separatists! No more branding of illegal groups or trouble-makers! No more law-breakers! It is time now to call Indonesia and her troops as illegal, trouble-makers and illegitimate representation of our Melanesian will and aspirations.

West Papua Army is now a legal combat troops to free a colonised territory of West Papua and hear peoples.

Let us unite as a people, with one goal: to free West Papua, to free Indonesia, to free Melanesia, to free the world from colonialism and from environmental crises.

says Gen. WPRA Amunggut Tabi, one of the Commands of WPA

The isle of New Guinea has the answer to global environmental problems. We Melanesians in West Papua have the legitimate experience and knowledge to contribute to the world.

December 1st, 1961 is the day where our national flag, national anthem and state emblem were officially installed, recognised by the colonial governments of both the Netherlands and Australia.

We invite all Melanesians in West Papua and from West Papua, to act according to the rule of law, subdue ourselves, our differences and our struggle to the constitution, set aside our differences, unite ourselves with one spirit: One People – One Soul!

All the praise, worship and honour to Him only! Let us surrender to His Plan, His Power and His Protection!

Issued at Central Defense Headquarters,
On date: 30 November 2020
————————————————————–

Signed

Amunggut Tabi, Gen. WPRA,
BRN: A.DF 018676

Rakyat Papua di Lapago Tolak Otsus Jilid II dan Tuntut Referendum

West Papua Government

Foto bersama usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Wilayah Lapago, Selasa (17/11/2020) di halaman kantor Dewan Adat Papua Balim. (Onoy Lokobal – SP)

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Seluruh elemen masyarakat asli Papua yang berdomisili di wilayah adat Lapago dengan tegas menolak Otsus Jilid II dan menuntut referendum untuk menentukan nasip sendiri bagi bangsa Papua.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk wilayah Lapago yang dilaksanakan di halaman kantor Dewan Adat Balim, Selasa (17/11/2020) kemarin, dihadiri perwakilan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah adat Lapago.

“Berdasarkan hasil RDP yang diadakan di wilayah Lapago, seluruh elemen masyarakat dengan tegas menolak Otsus Jilid II dan minta referendum bagi bangsa Papua,” ujar Dominikus Surabut, ketua Dewan Adat Papua (DAP), usai memimpin kegiatan RDP.

“Semua sudah nyatakan sikap tegas, tolak Otsus jilid II dan minta referendum,” ujarnya lagi kepada wartawan di Wamena.

Suksesnya kegiatan ini, kata Surabut, berdasarkan mandat dari MRP untuk…

View original post 524 more words

Operasi Media Sosial Kembali Terdeteksi Berusaha Mengalihkan Isu Papua Merdeka

Oleh Farid M. Ibrahim

Operasi media sosial untuk menenggelamkan isu Papua Merdeka kembali gencar dilakukan melalui akun-akun palsu yang berhasil dideteksi oleh Bellingcat, suatu organisasi investigasi data online. (Supplied: Bellingcat)

Ratusan akun media sosial terdeteksi menyerang wacana Papua Merdeka secara daring dengan modus menggunakan foto profil palsu dan berbahasa Belanda dan Jerman dalam menyebarkan pesan-pesan yang mendukung otonomi khusus.

Temuan terbaru ini dipaparkan oleh Benjamin Strick, peneliti Open Source, melalui situs website Bellingcat, sebuah organisasi kolaborasi peneliti, penyelidik dan jurnalis warga yang tersebar di lebih dari 20 negara.

“Operasi media sosial ini belum bisa kami kaitkan kepada suatu pihak, karena hal itu merupakan aspek paling sulit dalam investigasi kami,” ujar Benjamin ketika dihubungi, Selasa (17/11/2020).

“Namun satu hal yang bisa saya pastikan yaitu adanya jejak dari jaringan ini, misalnya desain grafis video di YouTube, infografis di Facebook, dan gambar di Twitter, kesemuanya memiliki kesamaan desain dengan apa yang kami temukan tahun lalu,” jelasnya kepada Farid M. Ibrahim dari ABC Indonesia.

Konten video yang disebarkan oleh akun palsu di media sosial yang ditemukan peneliti Bellingcat. (Supplied)

Ia menjelaskan temuan Bellingcat tahun lalu berhasil mengumpulkan cukup bukti melalui data publik, untuk menghubungkan jaringan ini dengan InsightID yang mengklaim diri sebagai perusahaan marketing di Indonesia.

Menurut Benjamin, jaringan yang melakukan operasi medsos tahun lalu menargetkan para aktivis HAM dan menyuarakan propaganda Indonesia tentang Papua Barat.

ABC Indonesia telah mencoba menghubungi pihak InsightID.

Namun tahun lalu, media Jakarta Post menerima surat elektronik dari kelompok yang mengaku sebagai InsightID.

Mereka menyatakan diri sebagai “gerakan nasionalis yang terdiri atas praktisi komunikasi dan profesional”.

Kepada Jakarta Post, kelompok ini mengaku “prihatin dengan disinformasi masif dan bias yang dilakukan separatis Papua Merdeka pimpinan Benny Wenda dengan mempolitisasi dan memanipulasi isu kemanusiaan dan konflik di Papua demi kepentingan politiknya”.

Penyebutan InsightID juga dilakukan oleh pihak Facebook sendiri ketika mengambil tindakan terhadap puluhan akun palsu yang menyebarkan konten tentang West Papua.

Saat itu, Facebook mengumumkan telah menghapus 69 akun FB palsu, 42 laman FB, serta 34 akun Instagram karena “perilaku palsu yang terkoordinasi” terkait isu West Papua.

Investigasi Facebook saat itu menemukan kaitan dengan pihak yang menamakan diri InsightID, yang menurut Facebook telah membelanjakan iklan di Facebook setara dengan 300 ribu dolar.

Kelompok ini telah membantah keterangan Facebook mengenai iklan Facebook tersebut.

Lebih menargetkan audiens berbahasa Belanda dan Jerman?

Menurut Benjamin, temuan akun-akun palsu kali ini masih baru dan dampaknya pun minimal.

“Jaringan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan operasi tahun lalu,” katanya. “Kontennya pun termasuk baru.”

Lewat penelusuran metrik media sosial jaringan, Benjamin menemukan terbatasnya interaksi manusia.

Kebanyakan akun-akun ini, katanya, berinteraksi dengan sesama akun palsu lainnya mengenai Papua Barat dan kurang melakukan dialog dengan akun medsos seseorang yang nyata.

Padahal, menurut Benjamin, sumber daya yang digunakan untuk membuat konten berupa video, infograifs dan postingan unik lainnya sangat besar serta butuh waktu.

“Yang perlu diingat bahwa, isu Papua Merdeka tidak diliput secara luas jika dibandingkan dengan konflik lainnya di dunia, serta tak populer sebagai isu internasional,” katanya.

“Sehingga apa yang dilakukan jaringan ini yaitu menarget perhatian tatanan internasional dengan menggunakan nama, wajah dan bahasa orang Barat,” jelas Benjamin.

“Mungkin ada hubungan yang bisa dilihat di situ, misalnya karena kebetulan hubungan sejarah antara West Papua dan Belanda atau keberadaan Mahkamah Internasional di Belanda,” jelasnya.

Benjamin mengatakan, dengan mengamati akun-akun dalam jaringan ini, misalnya yang menggunakan profil sebagai “jurnalis Australia”, atau yang mengaku tinggal di Den Hag, terlihat adanya upaya terkonsentrasi untuk mempengaruhi narasi masyarakat dunia tentang kemerdekaan Papua Barat.

“Satu kesamaan nyata dari jaringan ini dengan jaringan yang kami ungkap tahun 2019 yaitu sama-sama menarget masyarakat internasional melalui iklan di Facebook,” katanya.

“Iklan-iklan (di FB) tersebut menarget Inggris, Belanda dan Jerman, sehingga operasi mengalihkan isu Papua Merdeka ini tampaknya menyasar masyarakat internasional, yaitu Uni Eropa dan Belanda khususnya,” ujar Benjamin.

Melaporkannya ke perusahaan jejaring sosial

Bellingcat mengidentifikasi jaringan terbaru yang terkait isu Papua Merdeka ini di Twitter dengan memantau tagar #WestPaoua dan #PapuanLivesMatter.

Salah satu teknik mengidentifikasi foto-foto palsu melalui GAN, yaitu dengan mengamati posisi bagian mata. (Supplied)

Dikatakan, Bellingcat tak butuh waktu lama untuk menemukan sejumlah akun yang pengikutnya hanya beberapa orang, yang menyebar tagar ini dengan memberikan tautan ke beberapa situs website yang sama.

“Kebanyakan akun Twitter dibuat pada Juni, Juli dan Agustus 2020. Salah satu tanda adanya operasi semacam ini yaitu ditemukannya akun-akun serupa dengan hanya beberapa pengikut, dibuat pada saat hampir bersamaan, dengan fokus pada isu yang sama,” jelasnya.

Artikel-artikel yang mereka sebarkan, jelas Benjamin, umumnya berisi dukungan pada otonomi khusus bukan kemerdekaan Papua.

Bellingcat menyatakan pihaknya telah melaporkan akun-akun ini ke pihak Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube.

Sejauh ini pihak Twitter menyatakan telah menghapus akun-akun dimaksud sesuai dengan kebijakan manipulasi dan spam. Sedangkan YouTube dan Facebook, yang juga mengelola Instagram, belum memberikan tanggapan.

Dewasa ini, menurut Bellingcat, pembuatan profil di akun media sosial dengan menggunakan foto dari orang yang tak pernah ada, sangat mudah untuk dilakukan, bahkan caranya tersedia di berbagai website.

Namun pembuatan foto-foto tersebut, meski secara kasat mata tampak sempurna, tetap memiliki kelemahan seperti “adanya kerutan wajah yang tidak nyambung antara sisi kiri dan kanan”.

Foto-foto palsu semacam ini bisa dibuat melalui apa yang disebut sebagai Generative Adversarial Network (GAN). Ini merupakan kerja mesin yang menciptakan foto baru dari koleksi foto-foto lama dari orang yang sebenarnya.

Dengan menggunakan GAN, maka akan mencegah upaya untuk menelusuri sumber dan asal-usul suatu foto, seperti yang umum terjadi dengan akun medsos palsu yang hanya mencuri foto orang lain.

Salah satu cara untuk mengidentifkasi foto-foto akun medsos yang diciptakan melalui GAN, yaitu dengan mengamati posisi mata dari foto-foto tersebut.

Posisi mata dari foto-foto buatan yang menggunaan GAN selalu beradsa di tempat yang sama.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

Otsus adalah Lambang Kejahatan terhadap Kemanusiaan Orang Papua

UU OTSUS Papua dirancang khusus untuk memusnahkan etnis Papua dari tanah leluhurnya. UU OTSUS bukan sebagai “political will” – kemauan baik dari Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup bagi orang asli Papua, akan tetapi “political seckret war” politik perang rahasia dari Indonesia untuk meningkatkan pemusnahan etnis Papua. UU OTSUS adalah UU INVASI (OPERASI) MILITER baik secara terbuka dan tertutup.

Di era OTSUS Papua sudah terbukti perang terbuka dan tertutup secara masif terus dilakukan. Penculikan dan pembunuhan dgn sadis yg menimpa almarhum Dortheys Hiyo Eluay (pemimpin kharismatik) adalah bukti bahwa OTSUS bukan bermaksud untuk membangun Tanah Papua, tetapi menenggelamkan etnis Papua – ras Melanesia dari tanah leluhurnya. Orang asli Papua meninggal dunia setiap saat karena banyak sebab adalah bukti bahwa orang Papua sedang dalam bahaya pemusnahan etnis.

Kini Indonesia sedang berancang-ancang untuk memekarkan lagi 3 propinsi dan 30 kabupaten di Tanah Papua, diikuti ratusan pemekaran distrik dan ribuan pemekaran kampung. Pemekaran-pemekaran ini adalah jalan masuk untuk para amber menguasai, menjajah dan menjarah. Sudah terbukti dalam 58 tahun, lebih khusus dalam 20 tahun era OTSUS tak ada perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam pemberdayaan, perlindungan dan keberpihakan kpd orang asli Papua.

Pembangunan fisik, tanpa dibarengi dengan pembangunan manusia adalah sia sia. Pembangunan fisik itu untuk siapa? Pembangunan fisik: jalan, jembatan, dll bukan untuk kepentingan orang asli Papua. Tetapi itu dibangun untuk kepentingan amber.

Jalan, jembatan, pemekaran sebagai jalan masuk bagi amber untuk menguasai, menjajah dan menjarah. Orang Papua musti melihat implementasi UU OTSUS Papua dengan arif dan jeli.

Jangan dilihat dari satu aspek saja, tetapi musti dilihat semua aspek dan dampaknya.

Ingat: OTSUS BUKAN LAMBANG KESEJAHTERAAN BAGI ORANG ASLI PAPUA, tetapi OTSUS ADALAH LAMBANG KEJAHATAN KEMANUSIAAN BAGI BANGSA PAPUA.

Karena itu ORANG ASLI PAPUA BERSATU MENOLAK UU OTSUS JILID II yg sdg dirancang.

Marilah kita berekonsiliasi (bertobat, berdamai dan bersatu) menyambut pemulihan bangsa Papua yg akan dipulihkan Tuhan Allah indah pada waktuNya. JALAN BEREKONSILIASI TOTAL (bertobat, berdamai dan bersatu) adalah JALAN BEBAS HAMBATAN yang ditawarkan oleh Tuhan kpd kita, agar bangsa Papua ke luar dari perbudakan Indonesia.

TAK ADA YANG MUSTAHIL BAGI TUHAN.

Atas pertolongan Tuhan, PAPUA PASTI BISA.

Source: FB

ULMWP Tetapkan Konstitusi Sementara West Papua

West Papua Government

dailypost.vu, 27 Oktober 2020 [Adorina Massing]

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah meningkatkan Anggaran Rumah Tangga ke status Konstitusional Sementara, menuju jalan untuk mencapai referendum dan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial.

Ketua ULMWP Mr.Benny Wenda telah menulis pernyataan yang melaporkan keputusan yang dibuat dari sidang tahunan ketiga Kongres Dewan Legislatif pada 14-17 Oktober di Papua Barat, dan keputusan Dewan Legislatif untuk menetapkan Konstitusi Sementara yang mengikat untuk Papua Barat.

“UUD Sementara memastikan bahwa ULMWP diatur oleh aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri. Setiap unsur UUD Sementara ini demokratis, ”tulisnya.

“Setiap elemen dirancang untuk melindungi budaya, identitas, dan cara hidup kami.

“Ini menunjukkan jalan menuju impian kami untuk menciptakan Negara Hijau pertama di dunia, di mana setiap agama dan makhluk hidup dilindungi oleh hukum.

“Kami telah belajar dari dunia tentang perlunya melindungi dan membangun pendidikan, perawatan kesehatan dan energi terbarukan, untuk membela hak-hak migran Indonesia…

View original post 181 more words

Mengempuni dan Mendoakan Orang Indonesia Adalah Perintah Allah untuk Orang Kristen

Pada saat Angkatan Bersenjata Papua Merdeka atau West Papua Army berbicara tentang “pengampunan” dan doa untuk pengampunan bagi orang-orang yang membenci dan merencanakan serta melakukan kejajahtan terhadap bangsa Papua, maka tentu saja bisa menimbulkan penafsiran bahwa kita mengampuni Indonesia atas semua hal yang dia lakukan selama ini di Tanah Papua, atas diri dan nyawa bangsa Papua.

BUKAN BEGITU!

Amunggut Tabi, Gen. WPRA mengatakan,

Ini adalah strategi peperangan Rohani, karna kita tidak hanya berperang secara jasmani, tetapi terutama kita berperang secara rohani, untuk memenangkan hati Allah, karena Tuhan hanya berpihak kepada KEBENARAN, dan yang dimaksud “KEBENARAN” di sini ialah KEBENARAN DIA sendiri, bukan kebenaran saya, apalagi kebenadan Anda.

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,” *Yohanes 4:16a”, di sini Alkitab TIDAK mengatakan “Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen”. Apalagi Alkitab tidak mengatakan, “Karena begitu besar kasih Allah akan orang Papua”. Sama sekali tidak!

Allah mengasihi semua orang, orang Papua, Indonesia, orang Kristen, orang Islam, orang Ibrani, orang Yunani, orang hitam-putih, orang timur-barat orang utara-selatan, orang Melayu, orang Melanesia. Semuanya

Pada saat kita berdoa, mengeluh tentang penjajahan Indonesia atas tanah Papua, mengeluh dan mengundang Allah untuk turun tangan membantu dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan berbagai hal lain, kita harus tahu bahwa pertama-tama kita harus berbicara atas dasar kasih.

Kasih harus menjadi alasan, dasar, titik-tolak, dan sebab daripada doa kita. Bukan kebencian. Bukan denndam. Bukan kepahitan. Bukan….., bukan….

Kasih…. Kasih…. dan Kasih…. harus menjadi dasar.

Kasih kita harus kita buktikan dengan pertama-tama mengampuni. Setelah kita mengampuni, maka kedua kita doakan. Setelah kita doakan maka terakhir kita lupakan.

Setelah itu baru kita datang kepada Allah, menyampaikan petisi kita kepada-Nya, dengan tulus, dengan terus-terang, dengan berani, dan menuntut Tuhan berperkara.

Matius 5:24 TB

tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.TB: Alkitab Terjemahan Baru

https://www.bible.com/id/bible/306/MAT.5.24.TB

Saatnya Bangsa Papua Bersatu untuk Kemenangan oleh Tuhan

West Papua Army (WPA) silakan bergbung dalam Peperangan Rohani melawan kerajaan Iblis hari ini: Indonesia

The Gospel of Melanesia

Oleh Selpius Bobii

FAKTOR PENGHAMBAT UTAMA DALAM PERJUANGAN INI ADALAH BANGSA PAPUA TIDAK BERSATU.

Bahtera Papua sedang terkatung-katung di Samudera karena sepanjang perjalanan perjuangan ini terjadi perebutan NAKODA (pemimpin).

Walaupun demikian, syukurlah bahwa perjuangan bangsa Papua sudah menggema sampai di ujung bumi. Bersyukur juga bahwa doa ratap tangis bangsa Papua sudah didengar Tuhan dan pada waktu-Nya bangsa Papua akan dipulihkan.

Momentum yang sedang bergulir ini adalah saat yang tepat bagi para pejuang bangsa Papua untuk rekonsiliasi dan konsolidasi bersatu.

Persatuan kita adalah kekuatan kita.

Tinggalkan ego organisasi, ego pribadi dan segera berhenti saling serang menyerang antar organ/ faksi dan sesama pejuang.

TIDAK LIHATKAH: “MAMA PUPUA TERUS MENANGIS INI?”

ORGANISASI hanyalah sebagai MOBIL dan AGENDA sebagai JALAN, bukan sebagai tujuan. TUJUAN AKHIR PERJUANGAN KITA adalah Merdeka Untuk MENEGAKKAN HARGA DIRI dan menghadirkan Kerajaan Allah di Tanah Papua.

Marilah kita membawa perjuangan bangsa Papua ke dalam rencana dan kehendak Allah.

Sudah cukup…

View original post 92 more words

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: