Operasi Media Sosial Kembali Terdeteksi Berusaha Mengalihkan Isu Papua Merdeka

Oleh Farid M. Ibrahim

Operasi media sosial untuk menenggelamkan isu Papua Merdeka kembali gencar dilakukan melalui akun-akun palsu yang berhasil dideteksi oleh Bellingcat, suatu organisasi investigasi data online. (Supplied: Bellingcat)

Ratusan akun media sosial terdeteksi menyerang wacana Papua Merdeka secara daring dengan modus menggunakan foto profil palsu dan berbahasa Belanda dan Jerman dalam menyebarkan pesan-pesan yang mendukung otonomi khusus.

Temuan terbaru ini dipaparkan oleh Benjamin Strick, peneliti Open Source, melalui situs website Bellingcat, sebuah organisasi kolaborasi peneliti, penyelidik dan jurnalis warga yang tersebar di lebih dari 20 negara.

“Operasi media sosial ini belum bisa kami kaitkan kepada suatu pihak, karena hal itu merupakan aspek paling sulit dalam investigasi kami,” ujar Benjamin ketika dihubungi, Selasa (17/11/2020).

“Namun satu hal yang bisa saya pastikan yaitu adanya jejak dari jaringan ini, misalnya desain grafis video di YouTube, infografis di Facebook, dan gambar di Twitter, kesemuanya memiliki kesamaan desain dengan apa yang kami temukan tahun lalu,” jelasnya kepada Farid M. Ibrahim dari ABC Indonesia.

Konten video yang disebarkan oleh akun palsu di media sosial yang ditemukan peneliti Bellingcat. (Supplied)

Ia menjelaskan temuan Bellingcat tahun lalu berhasil mengumpulkan cukup bukti melalui data publik, untuk menghubungkan jaringan ini dengan InsightID yang mengklaim diri sebagai perusahaan marketing di Indonesia.

Menurut Benjamin, jaringan yang melakukan operasi medsos tahun lalu menargetkan para aktivis HAM dan menyuarakan propaganda Indonesia tentang Papua Barat.

ABC Indonesia telah mencoba menghubungi pihak InsightID.

Namun tahun lalu, media Jakarta Post menerima surat elektronik dari kelompok yang mengaku sebagai InsightID.

Mereka menyatakan diri sebagai “gerakan nasionalis yang terdiri atas praktisi komunikasi dan profesional”.

Kepada Jakarta Post, kelompok ini mengaku “prihatin dengan disinformasi masif dan bias yang dilakukan separatis Papua Merdeka pimpinan Benny Wenda dengan mempolitisasi dan memanipulasi isu kemanusiaan dan konflik di Papua demi kepentingan politiknya”.

Penyebutan InsightID juga dilakukan oleh pihak Facebook sendiri ketika mengambil tindakan terhadap puluhan akun palsu yang menyebarkan konten tentang West Papua.

Saat itu, Facebook mengumumkan telah menghapus 69 akun FB palsu, 42 laman FB, serta 34 akun Instagram karena “perilaku palsu yang terkoordinasi” terkait isu West Papua.

Investigasi Facebook saat itu menemukan kaitan dengan pihak yang menamakan diri InsightID, yang menurut Facebook telah membelanjakan iklan di Facebook setara dengan 300 ribu dolar.

Kelompok ini telah membantah keterangan Facebook mengenai iklan Facebook tersebut.

Lebih menargetkan audiens berbahasa Belanda dan Jerman?

Menurut Benjamin, temuan akun-akun palsu kali ini masih baru dan dampaknya pun minimal.

“Jaringan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan operasi tahun lalu,” katanya. “Kontennya pun termasuk baru.”

Lewat penelusuran metrik media sosial jaringan, Benjamin menemukan terbatasnya interaksi manusia.

Kebanyakan akun-akun ini, katanya, berinteraksi dengan sesama akun palsu lainnya mengenai Papua Barat dan kurang melakukan dialog dengan akun medsos seseorang yang nyata.

Padahal, menurut Benjamin, sumber daya yang digunakan untuk membuat konten berupa video, infograifs dan postingan unik lainnya sangat besar serta butuh waktu.

“Yang perlu diingat bahwa, isu Papua Merdeka tidak diliput secara luas jika dibandingkan dengan konflik lainnya di dunia, serta tak populer sebagai isu internasional,” katanya.

“Sehingga apa yang dilakukan jaringan ini yaitu menarget perhatian tatanan internasional dengan menggunakan nama, wajah dan bahasa orang Barat,” jelas Benjamin.

“Mungkin ada hubungan yang bisa dilihat di situ, misalnya karena kebetulan hubungan sejarah antara West Papua dan Belanda atau keberadaan Mahkamah Internasional di Belanda,” jelasnya.

Benjamin mengatakan, dengan mengamati akun-akun dalam jaringan ini, misalnya yang menggunakan profil sebagai “jurnalis Australia”, atau yang mengaku tinggal di Den Hag, terlihat adanya upaya terkonsentrasi untuk mempengaruhi narasi masyarakat dunia tentang kemerdekaan Papua Barat.

“Satu kesamaan nyata dari jaringan ini dengan jaringan yang kami ungkap tahun 2019 yaitu sama-sama menarget masyarakat internasional melalui iklan di Facebook,” katanya.

“Iklan-iklan (di FB) tersebut menarget Inggris, Belanda dan Jerman, sehingga operasi mengalihkan isu Papua Merdeka ini tampaknya menyasar masyarakat internasional, yaitu Uni Eropa dan Belanda khususnya,” ujar Benjamin.

Melaporkannya ke perusahaan jejaring sosial

Bellingcat mengidentifikasi jaringan terbaru yang terkait isu Papua Merdeka ini di Twitter dengan memantau tagar #WestPaoua dan #PapuanLivesMatter.

Salah satu teknik mengidentifikasi foto-foto palsu melalui GAN, yaitu dengan mengamati posisi bagian mata. (Supplied)

Dikatakan, Bellingcat tak butuh waktu lama untuk menemukan sejumlah akun yang pengikutnya hanya beberapa orang, yang menyebar tagar ini dengan memberikan tautan ke beberapa situs website yang sama.

“Kebanyakan akun Twitter dibuat pada Juni, Juli dan Agustus 2020. Salah satu tanda adanya operasi semacam ini yaitu ditemukannya akun-akun serupa dengan hanya beberapa pengikut, dibuat pada saat hampir bersamaan, dengan fokus pada isu yang sama,” jelasnya.

Artikel-artikel yang mereka sebarkan, jelas Benjamin, umumnya berisi dukungan pada otonomi khusus bukan kemerdekaan Papua.

Bellingcat menyatakan pihaknya telah melaporkan akun-akun ini ke pihak Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube.

Sejauh ini pihak Twitter menyatakan telah menghapus akun-akun dimaksud sesuai dengan kebijakan manipulasi dan spam. Sedangkan YouTube dan Facebook, yang juga mengelola Instagram, belum memberikan tanggapan.

Dewasa ini, menurut Bellingcat, pembuatan profil di akun media sosial dengan menggunakan foto dari orang yang tak pernah ada, sangat mudah untuk dilakukan, bahkan caranya tersedia di berbagai website.

Namun pembuatan foto-foto tersebut, meski secara kasat mata tampak sempurna, tetap memiliki kelemahan seperti “adanya kerutan wajah yang tidak nyambung antara sisi kiri dan kanan”.

Foto-foto palsu semacam ini bisa dibuat melalui apa yang disebut sebagai Generative Adversarial Network (GAN). Ini merupakan kerja mesin yang menciptakan foto baru dari koleksi foto-foto lama dari orang yang sebenarnya.

Dengan menggunakan GAN, maka akan mencegah upaya untuk menelusuri sumber dan asal-usul suatu foto, seperti yang umum terjadi dengan akun medsos palsu yang hanya mencuri foto orang lain.

Salah satu cara untuk mengidentifkasi foto-foto akun medsos yang diciptakan melalui GAN, yaitu dengan mengamati posisi mata dari foto-foto tersebut.

Posisi mata dari foto-foto buatan yang menggunaan GAN selalu beradsa di tempat yang sama.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

Facebook dan Twitter Tutup Akun Propaganda Indonesia Soal Papua, Termasuk Akun Bot Pro-Pemerintah RI

ABC Indonesia / ReutersUpdated 6 March 2020 at 4:47 pmFirst posted 6 March 2020 at 10:00 am

Facebook dan Twitter kini menutup sejumlah akun yang dikelola pihak militer Indonesia untuk menjalankan propaganda soal Papua. (Reuters)

Twitter dan Facebook telah menutup sedikitnya 80 akun yang selama ini menjalankan propaganda Indonesia tentang Papua. Akun-akun tersebut diduga terkait dengan sejumlah situs berita yang mempublikasikan propaganda pro-pemerintah Indonesia.

Penutupan ini dilakukan setelah kantor berita Reuters menemukan ada sekitar 10 situs yang menerbitkan konten yang mendukung tindakan TNI dan polisi dalam menumpas gerakan separatis di provinsi Papua.

Sejumlah situs yang pro-pemerintah RI itu diketahui dikelola dan didanai oleh TNI, dengan berkedok sebagai sumber berita independen.

November tahun lalu, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Kolonel Muhammad Aidi, penasihat intelijen Kopassus pernah memberikan penghargaan kepada Yunanto Nugroho, seorang perwira TNI yang juga bertugas mengkoordinir situs-stits tersebut, demikian laporan Reuters.

Ia mengatakan Yunanto sebagai seorang operator komputer militer telah membantu membuat dan mengelola banyak situs berita, sebagai bagian dari “upaya militer” dengan bermitra bersama relawan dari kalangan non-militer, termasuk beberapa wartawan.

“Situs resmi TNI tidak dapat mempublikasikan semua yang kita lakukan, jadi ada beberapa kantor berita yang telah mendukung kami melaporkan berita positif, serta melawan situs negatif, atau berita-berita palsu,” katanya.

Kitaorangpapuanews.com selintas memiliki tampilan seperti Detik.com (Foto: kitaorangpapuanews.com)

Pemberitaan dari situs-situs tersebut kemudian secara aktif disebarkan oleh sejumlah akun Twitter dan Facebook.

Kantor berita Reuters menemukan setidaknya ada 80 akun di Facebook dan Twitter yang terkait situs tersebut.

Sebelumnya, Benjamin Strick, yang juga seorang penyelidik Open Source, menemukan sebuah network atau jaringan akun bot yang menyebarkan konten-konten yang mendukung pemerintah Indonesiamelalui jejaring sosial.

Kepada ABC, Benjamin mengaku telah melakukan investigasi pada seluruh unggahan di Twitter dengan tag #WestPapua dan #FreeWestPapua, antara tanggal 29 Agustus hingga 2 September tahun lalu.

Data yang ia miliki kemudian divisualisasikan dengan menggunakan sebuah program online.

“Saya kemudian dapat melakukan analisa network untuk melihat siapa para influencer dari dua topik tadi,” ujar Ben yang juga kontributor Bellingcat, sebuah situs jurnalisme investigasi dan pengecekan fakta yang berbasis di Inggris.

Benjamin mengaku ia menemukan banyak otomotisasi atau akun bot yang datang dari sebuah newtork.

“Setelah diselidiki mereka semua adalah bot yang mempromosikan kegiatan pemerintah Indonesia di Papua Barat.”

Tidak diketahui pasti siapa pemiliknya, akun-akun bots promosikan sejumlah kegiatan pemerintah Indonesia di Papua. (Foto: Bellingcat, Benjamin Strick)

Beberapa diantara akun-akun tersebut menggunakan foto profil atau animasi seolah sebagai warga Papua.

Akun-akun ini tidak hanya memuji pendekatan TNI untuk “mengatasi masalah seperatisme”, tapi juga mengkritik para pendukung Referendum Papua.

‘Sebagai bentuk jiwa patriot’

Meski mengaku tidak mengetahui keberadaan akun-akun ini, Kodam Cendrawasih kepada ABC Indonesia mengatakan hal tersebut adalah bentuk “rasa cinta pada tanah air” dari sejumlah netizen.

“Bentuk cinta tanah air netizen Indonesia untuk melawan kampanye untuk melepaskan Papua dari NKRI di berbagai platform media sosial, yang dilakukan oleh kelompok Free West Papua (FWP) dari dalam dan luar negeri,” kata Letkol Inf Dax Sianturi, Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih.

Menurutnya, penyebaran informasi yang dilakukan oleh kelompok ‘Free West Papua’ cenderung mendiskreditkan pemerintah Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI.

Ia yakin jika pembelaan dari netizen Indonesia adalah sebagai bentuk jiwa patriot dan kesadaran bela negara melalui spektrum ‘cyber’ harus lebih ditingkatkan, demikan tulis Dax lewat pesan singkat yang diterima ABC Indonesia di Melbourne.

“Ketika ada upaya membentuk opini menyesatkan tentang Indonesia, maka netizen Indonesia akan bergerak melawannya.”

Twitter telah mengaku menutup lebih dari 60 akun yang tampaknya menggunakan identitas palsu.

Saat akun-akun tersebut dicoba untuk diakses, muncul tulisan “Akun Ditutup. Twitter menutup akun yang melanggar ketentuan Twitter”.

Tapi juru bicara Twitter menolak menjelaskan alasan penutupan tersebut.

Sementara itu, juru bicara Facebook menyatakan, pihaknya telah menutup “sejumlah akun” yang ditandai dilaporkan Reuters.

Alasan penutupan itu, katanya, karena melanggar standar komunitas Facebook.

Oktober tahun lalu, Facebook juga menutup akun-akun palsu yang memposting konten tentang gerakan Papua Merdeka.

Simak berita-berita menarik lainnya dari ABC Indonesia.
Source: https://www.abc.net.au/

Penemuan Akun-akun Bot Pendukung Pemerintah Indonesia di Twitter Terkait Papua

Oleh: Liam Fox dan Erwin RenaldiUpdated 6 September 2019 at 4:27 pmFirst posted 6 September 2019 at 4:06 pm

Konflik terkait Papua di Indonesia tidak hanya terjadi jalanan lewat aksi protes dan pengerahan militer Indonesia, tapi juga di dunia maya, menurut seorang penyelidik independen.

Beberapa akun bot pendukung pemerintah Indonesia telah menggunakan foto-foto yang dicuri dari jejaring sosial lainnya.(Foto: Bellingcat)

Benjamin Strick yang juga seorang penyelidik Open Source mengatakan selain pembatasan internet yang telah menyebabkan layanan bagi warga Papua terganggu, kini ditemukan sebuah network atau jaringan akun bot yang menyebarkan konten-konten yang mendukung pemerintah Indonesia melalui jejaring sosial.

Kepada ABC, Benjamin mengaku telah melakukan investigasi pada seluruh unggahan di Twitter dengan tag #WestPapua dan #FreeWestPapua, antara tanggal 29 Agustus hingga 2 September.

Data yang ia miliki kemudian divisualisasikan dengan menggunakan sebuah program online.

“Saya kemudian dapat melakukan analisa network untuk melihat siapa para influencer dari dua topik tadi,” ujar Ben yang juga kontributor Bellingcat, sebuah situs jurnalisme investigasi dan pengecekan fakta yang berbasis di Inggris.

Benjamin mengaku ia menemukan banyak otomotisasi yang datang dari sebuah newtork.

“Setelah diselidiki mereka semua adalah bots yang mempromosikan kegiatan pemerintah Indonesia di Papua Barat.”

Lantas darimanakah Benjamin mengetahui jika akun-akun tersebut adalah bot?

Dari penyelidikannya ia menemukan penggunaan foto palsu dalam akun-akun tersebut, dengan menggunakan foto dari bintang pop di Korea Selatan atau Jepang, hingga foto warga biasa di Amerika Serikat.

Akun-akun tersebut juga menurutnya mengunggah di waktu yang sama, dengan pola, jenis konten dan pola algoritma yang sama. Mereka juga terkait dengan akun-akun di jejaring sosial lainnya, seperti di Facebook dan Instagram.

Tidak diketahui pasti siapa pemiliknya, akun-akun bots promosikan sejumlah kegiatan pemerintah Indonesia di Papua. (Foto: Bellingcat, Benjamin Strick)

“Kebanyakan material tersebut adalah konten video infografik yang menunjukkan kinerja yang dilakukan pemerintah di papua,” ujarnya.

“Atau soal dana yang digelontorkan untuk membantu pelajar Papua dan bagimana warga Papua menghromati bendera Indonesia dan bangga sebagai bagian dari Indonesia.”

Meski ia tidak mengatakan akun-akun bot ini dibuat pemerintah Indonesia, tapi menurutnya jaringan ini memiliki agenda, yakni mendukung pemerintah Indonesia.

“Mereka mencoba memutarbalikkan kenyataan apa yang sebenarnya terjadi di Papua.”

Yang membuat menarik bagi Benjamin adalah beberapa konten menggunakan Bahasa Inggris dan banyak dari akun-akun Twitter tersebut baru dibuat dalam tiga bulan terakhir.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menuduh adanya keterlibatan pihak asing terkait kerusuhan di Papua dan empat warga Australia telah dideportasi karena dianggap telah ikut unjuk rasa, meski tak ada bukti kuat.

“Jadi saat jurnalis independen ingin tahu soal apa yang terjadi di Papua lewat Twitter dengan kata kunci ‘West Papua’, maka yang ditemukan adalah betapa hebat dan baiknya pemerintah Indonesia terhadap warga Papua.”

Benjamin mengatakan ia sengaja menyampaikan penyelidikannya lengkap dengan langkah-langkah cara melakukannya, termasuk di situs Bellingcat.

“Jika ada yang ingin menyerang hasil temuan saya, mereka bisa mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan dan akan melihat jika hasilnya sama.”

Ia mengaku telah banyak mendapatkan tanggapan, termasuk ancaman dari pengguna jejaring sosial di Indonesia, namun beberapa diantaranya pun ia identifikasi sebagai akun bot.

Beberapa akun bot sudah dinyatakan ‘suspended’ di Twitter dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pihak Twitter sendiri.

Source: https://www.abc.net.au/

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started