Press Release: West Papuan Provisional Government forms cabinet and departments in blow to Indonesian rule

The Provisional Government of West Papua has announced the formation of a full cabinet commanding 12 government departments throughout the country. The newly-created departments, ranging from Green State Policy to Defense, deepen the challenge to Indonesia’s illegal occupation of West Papua.

After announcing the formation of the Provisional Government on December 1, 2020, the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) has been building up governance capacities inside the colonised territory. The latest move comes after President Jokowi ordered a ‘crackdown’ in West Papua in response to the killing of an Indonesian intelligence chief.

A number of prominent West Papuans inside the country have been appointed to the cabinet, led by Interim President Benny Wenda and the Interim Prime Minister. The ministers will cover the following portfolios:

  • Department of Foreign Affairs
  • Department of Environment and Green State Policy
  • Department of Home Affairs
  • Department of Rights of All Beings and Justice
  • Department of Political Affairs
  • Department of Indonesia Affairs
  • Department of Melanesia Affairs
  • Department of Women Affairs
  • Department of Social and Cultural Affairs
  • Department of Police
  • Department of Defense
  • Department of Finance

Due to the intense political repression of the Indonesian regime, the names of the cabinet ministers are not being released. The departments are working underground in West Papua to undermine Indonesian rule from the inside. The Department of Foreign Affairs will command the ULMWP’s network of diplomatic missions across the world, including the EU, UK, US and Pacific.

The Department of Defense will command the united West Papua Army. The military commanders will include:

  • Supreme Commander Chief General Mathias Wenda
  • Deputy Supreme Commander General Goliat Tabuni
  • Chief of Staff Colonel Amos Sorondany
  • First Deputy Chief of Staff General Titus Murib
  • Second Deputy Chief of Staff General Brigen Fredinand Warobay
  • Third Deputy Chief of Staff General Abubakarak Omawi Wenda
  • Fourth Deputy Chief of Staff Mayor General Terianus Satto

The commanders today announce their commitment to operating within international humanitarian law and the laws of armed conflict, and their support for a peaceful approach to resolving the conflict.

The announcement comes on May 1, the anniversary of the Indonesian invasion of West Papua in 1963, commemorated annually by the West Papuan people.

Interim President Wenda said: ‘On the 58th anniversary of the illegal Indonesian invasion of our country, we take another step towards reclaiming our homeland. We are forming the world’s first Green State, able to protect the rights and life of all beings in place of an Indonesian occupation that has murdered hundreds of thousands of my people. Human rights and climate justice will be at the heart of our Provisional Government.’

Find full statement by Interim President Wenda on the announcement here.

Source: ULMWP

GOLIATH TABUNI: TPN-PB Resmi Bergabung Dalam West Papua Army

West Papua Minggu 7 Juli 2019-8:30 WPB Gen, Goliaht Tabuni, Klarifikasi Kelaim Oknum Yang Mengatasnamakan TPN-PB.

Goliaht Tabuni,-Dalam KTT-ULMWP 2017 di Vanuatu, perwakilan militer West Papua yang hadir di sana adalah Sebby Sambom (TPNPB), Jefri Pagawak (OPM), Yona Wenda (TPNPB), Yalpi Yikwa (TRWP). Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan politik. Dalam penyampaian pandangan politik, masing-masing memperkenalkan profile militer sembari mendesak kepada ULMWP untuk diakui.

Usulan atau rekomendasi mereka kepada ULMWP adalah memfasilitasi pertemuan Militer West Papua menuju Persatuan militer.

Rekomendasi itu diputuskan oleh pimpinan ULMWP dan merekomendasikan kepada Biro Pertahanan untuk mengkordinasikan semua markas pertahanan Biro Pertahanan ULMWP pun telah melakukan tugasnya untuk mengkoordinasikan kepada seluruh markas militer.

Semua markas telah menyatakan kesediaannya untuk siap menghadiri pertemuan seluruh militer yang difasilitasi atau dimediasi oleh ULMWP melalui Biro Pertahanan.

Wujud dari pada komitmen seluruh pertahanan itu, masing-masing markas telah mengutus dua-dua orang untuk menghadiri Pra Kongres Luar Biasa (Pra KLB).

Utusan masing-masing pertahanan inilah yang membentuk Panitia bersama, baik dari TPNPB, TRWP dan TNPB.

Panitia Penyelenggara bukan Biro Pertahanan ULMWP melainkan representasi dari TPNPB, TRWP dan TNPB.

Seusainya panitia mengeluarkan undangan KLB dan masing-masing Pertahanan mengirim peserta KLB disertai sumbangan untuk pelaksanaan KLB yang dibebankan Panitia.

Sejak Pra KLB hingga KLB-nya Panitia maupun Kepala Biro Pertahanan aktif membangun komunikasi dengan tn. Seby Sambom dan Jefri Pagawak Undangan pun sudah dikirim dan telah diterima oleh mereka.

Pertanyaannya mengapa mereka TIDAK HADIR? padahal merekalah yang mendesak kepada ULMWP untuk memfasilitasi pertemuan Militer.

Sekitar 500 an delegasi dari masing-masing Pertahanan yang hadir telah menyepakati dan memutuskan untuk bersatu dibawa nama West Papua Army atau Tentara West Papua.
Struktur komando tidak dileburkan atau disatukan Masing-masing struktur komando tetap ada tapi hanya membangun garis koordinasi dibawa ULMWP.

Demikian proses yang terjadi Mereka bukan membentuk struktur militer baru ULMWP tidak membentuk tentara baru Demikian sedikit penjelasan Semua ini terjadi karena pentingnya persatuan ULMWP sendiri, representasi dari semua organisasi Perjuangan yg berafiliasi dalam agenda maupun struktur Perjuangan Maka tidak bisa mengakui salah satu militer Langkah yang bisa ditempuh ULMWP demi mewujudkan persatuan militer sebagaimana proses yang berlangsung kemarin.

Sebelumnya, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan dia maupun TPNPB tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa I yang diselenggarakan oleh West Papua Army (WPA) seperti yang dikemukakan oleh Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua, Jacob Rumbiak.

TPN-PB dan KNPB akan tunduk dibawah kontstitusi 61/71,tidak akan pernah keluar rill perjuangan

Sesuai Kongres Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB) di biak ditetapkan bahwa Jendral GOLIATH TABUNI sebagai Panglima tertinggi TPNPB.

Minggu 7 Juli 2019-8:30 WPB Gen, Goliaht Tabuni, Menanggapi Terkait Pernyataan Sebby Sambom yang mengkelaim atas, klarifikasi Sewenang-wenang oknum dan kawan-kawa lainnya tentang penolakan west papua Army, yang bergabung dalam satu komando Militer West Papua Army, tidak kordinasi melalui lisan, maupun tulisan maka” saya secara pribadi Goliaht Tabuni, minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang maupun, rakyat bangsa papua dimanapun berada tambahnya.

Senin 1 Juli 2019 – 13:52 WIB

Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat yang selama ini dicap pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis telah membentuk tentara baru. Dengan pembentukan tentara baru ini, ULMWP menolak label separatis dan penjahat oleh pemerintah Indonesia.

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengatakan untuk pertama kalinya tiga faksi yang selama ini melawan militer Indonesia telah bersatu membentuk pasukan baru di bawah satu komando.

Tentara baru itu diberi nama “West Papua Army (Tentara Papua Barat)”. Tentara baru itu dibentuk di bawah “Deklarasi Perbatasan Vanimo”.

Benny Wenda mengatakan pihaknya siap mengambil alih Papua dan menyerukan dukungan internasional dan domestik.

“Kami menyambut bantuan apa pun dalam membantu kami mencapai pembebasan kami. Indonesia tidak bisa lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah dalam penantian,” katanya dalam sebuah pernyataan, yang dikutip RNZ, Senin (1/7/2019).

Tiga faksi yang bersatu menjadi “Tentara Papua Barat” ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)—yang terlibat konflik berdarah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga—, Tentara Nasional Papua Barat dan Tentara Revolusi Papua Barat.

Sebelumnya, TPNPB blakblakan merekrut anak-anak remaja sebagai tentara untuk melawan militer Indonesia. Kelompok itu menyadari bahwa melibatkan anak-anak dalam konlik bersenjata adalah pelanggaran konvensi internasional, namun mereka mengklaim hal itu diperlukan dengan melihat perkembangan yang terjadi di Papua Barat.

Perekrutan anak-anak itu bahkan dipublikasikan sebagai bahan propaganda. TPNPB merilis foto yang menunjukkan anak-anak remaja mengenakan seragam ala militer dan menenteng senapan.

“Anak-anak ini secara otomatis menjadi pejuang dan penentang militer kolonial Indonesia,” kata Sebby Sambom, juru bicara TNPB.

Dia mengatakan sekitar selusin tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun saat ini berjuang untuk kelompoknya di berbagai daerah di Papua.

Sekian dan terima kasih atas perhatian, kiranya Allah Bangsa West Papua Memberkati kita semua AMIN.

SALAM PEMBEBASAN BANGSA PAPUA BARAT

TTD: WEST PAPUA ARMY, Gen, (Goliaht Tabuni)

Sumber: https://www.cenderawasih-pos.com/

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started