TULISAN ini saya tulis berdasarkan realitas yang dihadapi rakyat Papua. Saya telah melihat langsung, memantau, mendengar dan mencatat di mana seluruh isinya cek langsung ke rakyat Papua, juga cerita-cerita dengan tidak kurang dari 8 Bupati/mantan Bupati dan Pejabat masih aktif.

Saya menulis ini adalah kontribusi saya sebagai penyelidik profesional yang pernah menangani tidak kurang dari 15 ribu kasus di Indonesia. Tulisan ini kontribusi saya untuk kebaikan dan perbaikan bersama (bonum commune).

58 Tahun hidup dalam nestapa, ratusan ribu orang Papua dibantai didasari atas kebencian rasisme terhadap bangsa Papua yang berkulit hitam dan rambut kriting.

Kata-kata yang mengandung kekerasan verbal dengan sebut monyet, kera, gorila, bahkan Kete, telah lama diterima orang Papua. Pelakunya tidak hanya rakyat sipil biasa tetapi justru dilakukan oleh aparat negara baik di Papua maupun di luar Papua. Makin lama pendatang bersikap, perilaku dan berbuat rasis dan dibalas dengan sikap segregatif rakyat Papua sebagai ungkapan sakit hati.

Lebih ironis lagi Aparat Intelijen, TNI, dan Polri menjadikan kaum pendatang sebagai mitra, informen bahkan pasukan milisia. Secara sengaja atau tidak aparat menggiring pendatang orang sipil tidak berdosa yang sedang mengadu nasib di tanah Papua sebagai kelompok milisia.

Itulah pemicu kebencian akut rakyat Papua terhadap pendatang, jadi kenapa hari ini bangsa orang Papua dicaci maki, dicemooh, dimusuhi? Mengapa tidak marah kepada aparat negara yang menggiring pendatang rakyat sipil tidak berdosa bermain dalam bara api di Papua yang memang wilayah konflik.

Pernahkah kita tahu bahwa di Wamena, pusat kota dan di daerah lainnya HIV/AIDS berkembang cepat mengancam kepunahan bangsa Papua Melanesia, bukan karena wanita-wanita melayu penjajah seks komersial menjual diri di “lokalisasi” karena memang tidak ada lokalisasi, tetapi mereka bikin gubuk-gubuk kecil di kios-kios dan rumah makan pendatang, di rumah makan “mas mau makan apa, daging mentah atau masak” daging menta berdagang seks, daging masak artinya makanan.

Itulah ilustrasinya jika orang asli Papua makan.

Ketika terjadi aksi protes oleh orang Papua di pusat-pusat kota, aparat sering kali intai orang Papua dari rumah-rumah pendatang atau kios-kios dan rumah makan pendatang, seringkali memberondong peluru dari tempat-tempat ke arah orang Papua.

Sudah terlalu banyak orang Papua mati karena pola ini. Cara-cara ini disaksikan oleh orang Papua, memang Papua ini kota-kota kecil semua terjadi kasat mata, terang-benderang.

Tutur lisan menyebar seantero orang Papua dan modus-modus ini diketahui luas. Sekali lagi bukan pendatang, tetapi pendatang digiring aparat, mau tidak mau “manut” apalagi di wilayah konflik.

Namun salah satu kelakuan yang tidak elok dipertontonkan para pendatang adalah dikala konflik atau cek-cok mulut dengan orang Papua, para pendatang selalu meminta atau berlindung di balik laras senjata, mereka tidak menempuh jalur hukum, saya tidak pernah menemukan orang pendatang melapor atau mencari keadilan di pengadilan melawan orang Papua secara fair.

Judi togel di mana-mana di kota-kota, jual minuman keras dikelola pendatang dan dibekingi aparat.

Apakah kita pernah tahu bahwa daerah penambangan liar dikuasai pendatang, dibekingi aparat, jual minuman keras, narkotika bahkan prostitusi seperti di Degeuwo, Tembagapura, daerah Mamberamo dan lain-lain.

Aparat membekingi orang luar Papua untuk menguasai 3 sumber utama
milik orang Papua; 1) merampas sumber daya alam dengan melakukan penambangan liar (ilegal mining), pengambilan ikan secara liar dan pengambilan kayu secara ilegal. 2). Merampas sumber daya ekonomi orang Papua di seluruh pusat-pusat kota, distribusi barang dan jasa dikuasai pendatang, sumber-sumber ekonomi dikuasai. Kios, pasar, bahkan angkot dan ojek dikuasai pendatang.

3). Merampas hak politik rakyat Papua, perampasan hari ini sudah merambah ke dunia birokrasi dan politik. Pendatang terlalu haus kuasa, mau jadi Bupati, Wakil, DPR dengan cara sogok yang hambur uang sini, hambur uang sana Pemilu hari ini nyaris dikuasai pendatang. Ada kabupaten yang anggota DPR-nya nyaris 100% pendatang, ada kabupaten yang satu keluarga 7 orang DPRD.

Kalau 3 sumber kehidupan utama orang Papua dikuasai, maka apakah ada harapan hidup bagi orang Papua? Masa depan tentu sudah suram.

Apakah tahu bahwa kepala daerah dan pejabat di Papua tersandera dan disandera oleh kontraktor dan anak buahnya yang rata-rata pendatang. Kontraktor menggunakan aparat negara memuluskan proyek, bahkan pencairan terlebih dahulu sebelum proyek berjalan. Karena tekanan dan teror.

Bupati hampir dipastikan disandera kepala dinas yang anggarannya besar seperti PU dan keuangan, kerja sama dengan Polisi dan Jaksa teror kepala daerah dengan bukti penyalagunaan seakan akan Bupati bermasalah, ditunjukaan surat panggilan palsu, SPDP palsu, kepala daerah ketakutan sehingga selanjutnya hasil konspirasi merampok uang negara bermiliar-miliar.

Di seluruh Papua, auditor Badan Pemeriksa Keuangan datang atau didatangi pejabat daerah untuk menyogok agar BPK keluarkan sebuah surat yang bernama “telah selesai melakukan pemaksaan” sekali lagi surat itu bernama “telah selesa melakukan pemeriksaan”, padahal BPK tidak pernah periksa dan tidak pernah ada realisasi.

Akibatnya semua rakyat Papua ini heran kenapa hampir semua kabupaten di Papua tiap tahun dapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merampok uang rakyat dalam jumlah yang besar tanpa pembangunan fisik. Aktor Intelektualnya (gurunya) itu pejabat non-Papua.

Kalau boleh saya jujur “apa adanya”, maka rumah sakit di Papua sudah dicap sebagai “tempat kematian”, bukan tempat persemaian manusia, bukan tempat kehidupan, apalagi rumah sakit pemerintah termasuk milik kepoisian, sekarang rakyat Papua sudah mulai curiga rumah sakit swasta sekalipun milik gereja.

Orang Papua sangat takut ke rumah sakit, mereka lebih memilih pengobatan alami. Telah lama rumah sakit dicurigai orang Papua sebagai tempat pembersihan etnis Papua (etnic cleansing), rata-rata ibu muda yang pernah masuk rumah sakit saat hamil atau melahirkan selanjutnya tidak bisa melahirkan, ada juga ibu yang disuntik kesuburan tanpa persetujuan suami dan dirinya (mungkin ditanya saat mengalami kontraksi kesakitan saat melahirkan) sehingga tanpa sadar meng”iya” kan agar disuntik kesuburan.

Memang rata-rata tampilan fisik bangunan dan di dalam rumah sakit sangat “buluk” bahkan waktu saya dan Manager Nasution mantan Komnas HAM sekarang di LPSK melihat langsung air kran di rumah sakit dok 2, RS satu nomor 1 se-tanah Papua mati seminggu. Padahal air itu vital, air kehidupan tanpa air manusia pasti mati, apalagi di rumah sakit.

Memang di dunia ini tenaga medis dan para medis itu istimewa/mereka wakil tuhan di dunia, tetapi untuk Papua tentu penilaian berbeda.

Jangankan rumah sakit, orang Papua hari ini sudah kehilangan respek kepada romo, pendeta, apalagi kiai, telah lama suara kenabian hilang di tanah Papua Melanesia. Gereja menjadi alat penguasa, menjadi alat milik klik-klik misterius. Hambah tuhan yang membela orang Papua mati mendadak, di daerah pedalaman berhadapan dengan laras senjata.

Tidak ada hukum negara di Papua, tidak ada keadilan di hadapan hukum bagi orang Papua. Keadilan hanya berlaku bagi mereka yang pendatang, kecuali orang Papua membayar “sogok” hakim. Orang Papua yang pejabat begitu saja muda dan cepat dapat kuputusan pengadilan dan salinan keputusan hanya dalam hitungan hari, sementara orang Papua yang kecil dan miskin begitu sulitnya mendapat keadilan.

Hampir 58 tahun pengadilan menghukum orang non-Papua atau aparat kepolisian (belum pernah saya lihat dan baca dokumen) seorang anggota polisi yang dipenjara karena menyiksa dan membunuh di luar pengadilan (extra judicial killing) dan selalu mendapat sorotan dunia.

Semua rintihan, ratapan, kesedihan orang Papua terbungkam di kalbu rakyat Papua. Rakyat Papua tidak punya ruang ekspresi, media masa dibungkam menjadi alat propaganda penguasa dan pendatang. Organisasi masyarakat sipil dan partai politik sebagai instrumen artikulator kepentingan rakyat Papua terbungkam, kekebasan ekspresi terbatas.

Akibatnya apa yang terjadi hari ini adalah meledaknya puncak gunung es yang membeku begitu lama. Itu yang kurang dipahami negara dan rakyat Indonesia.

Bangsa (tokoh-tokoh nasional lintas suku dan agama) sepatutnya meminta negara untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua secara bermartabat dan lebih progresif, bukan memilnta represi militer di Papua.

Kalau meminta operasi militer, maka tidak perlu minta karena sudah 58 tahun operasi militer telah berlangsung, rakyat Papua saban hari hidup dalam ancaman di tanah tumpa darah mereka, yaitu tanah Papua milik bangsa Melanesia.

Saya harus jujur sampaikan bahwa kita ini 2 ras yang berbeda, yaitu Nas Negro Melanesia dan Ras Mongoloid Melayu. Ibarat minyak dan air, tidak akan pernah bisa bersatu kecuali kalau rasisme, Papua Phobia dan diskriminasi dihilangkan dari negara ini dan itu terasa tidak mungkin karena diskriminasi di negeri ini sudah terlalu akut. rmol news logo article

EDITOR: DIKI TRIANTO